Gledeknews, Lombok Timur – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional dimanfaatkan puluhan massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus Lombok Timur (Lotim) untuk menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (5/5).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti berbagai ketimpangan sosial yang dinilai masih terjadi, khususnya pada sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Salah satu isu yang mengemuka adalah perbandingan gaji guru yang disebut jauh lebih rendah dibandingkan karyawan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, massa juga mengkritik kebijakan anggaran pendidikan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mengalami pemangkasan. Mereka menilai pemerintah lebih berfokus pada program pemenuhan konsumsi dibandingkan peningkatan kualitas pendidikan.
Dalam orasinya, massa bahkan menyebut gagasan “Indonesia Emas” belum menunjukkan realisasi yang jelas dan cenderung menjadi slogan semata.
Koordinator Umum Aksi, Agamawan Salam, mengungkapkan masih banyak persoalan mendasar di sektor pendidikan, termasuk tingginya angka anak putus sekolah.
“Ada sejumlah anak yang putus sekolah dan belum sempat mengenyam pendidikan,” ujarnya.
Massa juga mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim untuk sampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat, termasuk meminta evaluasi hingga penghentian program MBG yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Sementara itu, orator lainnya, menyoroti ketimpangan pengupahan yang dinilai tidak adil. Ia membandingkan besaran gaji karyawan MBG dengan guru yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kesejahteraan guru harus menjadi prioritas. Jangan sampai negeri ini kekurangan tenaga pendidik hanya karena profesi guru tidak dihargai, khususnya di Lotim,” tegasnya.
Massa aksi menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Mereka juga mengingatkan bahwa momentum Hardiknas dan Hari Buruh seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya di Lotim, tengah menghadapi tantangan serius akibat ketidakmerataan akses dan kualitas. Padahal, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan sektor pendidikan serta penghargaan terhadap tenaga pendidik.
“Pendidikan di Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Guru harus diberikan kesejahteraan yang layak agar mampu memajukan pendidikan,” pungkasnya.
Usai menyampaikan orasi, massa aksi tidak berhasil bertemu dengan Bupati, Wakil Bupati, maupun Sekretaris Daerah Lotim. Meski sempat ada upaya pertemuan melalui perwakilan Asisten, massa menolak dan memilih melanjutkan aksi ke gedung DPRD Lombok Timur dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.(GL)
