Gledeknews,Lombok Timur-Anggota Fraksi Demokrat DPRD Lombok Timur,Amrul Jihadi yang juga anggota komisi IV DPRD Lotim mengaku belum sepakat dengan rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim akan melakukan pinjaman sebesar Rp 90 Milyar dari PT Bank NTB Syariah tahun 2021.
Karena sebelumnya juga Pemkab Lotim sudah berhutang di PT SMI sebesar Rp 155 Milyar. Sehingga tentunya hutang Pemkab Lotim akan terus menumpuk dibawah kepemimpinan Bupati Lotim,HM.Sukiman Azmy dan Wakil Bupati Lotim,H.Rumaksi Sj.
Sementara kalau ditotal pinjaman di PT SMI dan Bank NTB Syariah mencapai jumlah sebesar Rp 245 Milyar. Sehingga ini tentunya hutang yang sangat fantastis sekali,dengan masa pengembalian akan berakhir setelah selesai pemerintahan Lotim saat ini berkuasa.
” Kami tidak sepakat dengan pinjaman ke Bank NTB Syariah sebesar Rp 90 Milyar,apalagi Pemkab Lotim sudah menumpuk hutangnya,” tegas Amrul Jihadi,Kamis (26|8).
Menurutnya, pinjaman itu harus lebih baik diteliti dan dihitung kembali,begitu juga kita harus kencang kan ikat pinggang, kalo bisa di kurangilah anggaran pinjaman tersebut.
Karena kalau kita ibaratkan mau belanja ke pasar sudah disiapkan daftar apa saja yang mau di beli, tetapi uang tidak cukup,maka kita harus mengurangi belanjaannya. Seperti contoh mau beli cabe satu kilo tapi hanya bisa setengah kilo dulu.
“Pinjaman Rp 90 Milyar untuk jalan hotmix kalau tidak cukup uangnya jangan dipaksakan untuk hotmix kan masih ada lapen kalau cukup anggaran untuk itu,lalu tahun anggaran berikutnya kita lanjutkan,” ujarnya.
Politisi Demokrat ini juga meminta kepada Pemkab Lotim untuk tidak memaksakan diri melakukan pinjaman di bank NTB Syariah,karena sebelumnya juga sudah dilakukan pinjaman di PT SMI dan membutuhkan waktu panjang untuk bisa mengembalikan pinjaman tersebut.
Begitu juga seharusnya Pemkab Lotim memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan rakyat Lotim saat ini.Apalagi saat ini dimasa pandemi covid yang menyebabkan kesulitan ekonomi ditengah-tengah masyarakat Lotim.
” Saya kira solusinya itu bukan hanya jalan mulus, tapi banyak program yang erat kaitannya untuk kesulitan masyarakat itu yang seharusnya diperhatikan,”katanya.
Pada kesempatan itu juga, Amrul memprotes keras adanya undangan rapat paripurna, padahal rapat pembahasan masih Status scord sementara, akan tapi kemudian tiba-tiba ada undangan untuk paripurna.
” Ini rapat masih discord, karena masih berproses tapi kenapa ada undangan paripurna,sedangkan scordnya belum dicabut, ada apa ini,” tukasnya penuh tanda tanya.(Gl).
