Gledeknews, Lombok Timur – Sejumlah rekomendasi dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim, terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan termasuk perbaikan layanan publik di berbagai sektor.
Rekomendasi itu muncul setelah adanya berbagai kendala yang ditemui oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Lotim dalam mengakses objek dan subjek penerimaan PAD.
Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Lotim, Saeful Bahri, Kamis (27/2). Dalam Rapat Paripurna IX Masa Sidang II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.
“Beberapa OPD masih menghadapi kesulitan dalam menjangkau objek dan subjek penerimaan PAD. Hal ni disebabkan oleh alasan teknis dan kurangnya dukungan regulasi dari pemkab,” katanya.
Lebih jauh dikatakannya, DPRD merekomendasikan perlunya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk petugas yang terkait dengan penerimaan PAD, serta pengembangan layanan berbasis teknologi informasi (IT) untuk mengatasi kendala jarak dan waktu.
Dalam rekomendasi tersebut, dewan juga menekankan pentingnya perbaikan sistem pendataan dan pemutakhiran data terkait pajak dan retribusi, serta penguatan sistem penggolongan, penetapan, pengolahan basis data, sistem pembayaran, penagihan, dan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
Dewan juga mengajak pemerintah daerah untuk melakukan reformasi administrasi perpajakan daerah dan memperbaiki basis data perpajakan agar penerimaan PAD dapat lebih optimal.
Di sektor pendidikan, dewan merekomendasikan peningkatan layanan pendidikan non-formal, peningkatan kualitas sekolah, serta pembangunan dan rehabilitasi gedung PAUD, SD, MI, SMP, dan MTS. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan indeks pendidikan di Lotim.
Pada sektor kesehatan, dewan mengapresiasi peningkatan angka harapan hidup masyarakat yang tercatat mencapai 71,95 tahun pada tahun 2024, meningkat sedikit dari tahun sebelumnya.
Dewan berharap angka harapan hidup ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat pentingnya indikator ini dalam evaluasi kesejahteraan penduduk dan kualitas kesehatan masyarakat.
Selain itu, dalam sektor pertanian, dewan mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perubahan kebijakan pemerintah terkait pupuk bersubsidi. Perubahan kebijakan ini dapat berdampak pada produksi dan ketahanan pangan di daerah, sehingga pemerintah daerah diminta untuk mengambil langkah-langkah antisipatif agar pupuk bersubsidi dapat diterima dengan baik oleh petani.
Dewan juga mencatat masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Lotim, yang tercatat mencapai 2,53% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan meningkatnya partisipasi penduduk dalam angkatan kerja, baik untuk bekerja maupun mencari kerja.
“Kita minta agar pemerintah daerah dapat meningkatkan upaya pengurangan tingkat pengangguran ini,” terangnya.
Sementara terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dewan merekomendasikan pembubaran atau penggabungan (merger) terhadap dua BUMD yang telah mengalami kerugian sejak tahun 2019, yaitu PT Selaparang Energi dan PD Agro Selaparang.
Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur.
“Kita berharap dapat mendorong perbaikan di berbagai sektor demi kemajuan Lotim,” tandasnya.(GL)
