Gledeknews, Lombok Timur – Ratusan sopir dum truck di pulau Lombok dengan terpusat di pos penarikan retribusi MBLB Jenggik Lombok Timur, Rabu (8|5). Dengan menuntut penurunan harga pasir dan bantuan, menolak dibebankan kepada sopir masalah pajak atau retribusi dan jangan mempersulit sopir dengan nota pajak.
Sementara aksi tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan arus lalu lintas dari jurusan Mataram-Labuhan Lombok dan begitu juga sebaliknya dengan panjang kemacetan, karena massa melakukan blokade jalan nasional tersebut. Kemudian petugas dari Polri dan DLAJR dinas Perhubungan Lotim sibuk mengatur dan mengurai kemacetan.
Kemudian Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur (Lotim), Muksin yang langsung menuju lokasi aksi untuk menerima aksi sopir dum truck menjelaskan kalau pemerintah daerah tidak memiliki kepentingan dengan sopir dum truk melainkan dengan pemilik tambang langsung.
Terutama mengenai masalah penarikan retribusi MBLB yang dilakukan pemerintah daerah terhadap para pemilik tambang yang ada di Lotim.
“Pemerintah daerah melakukan penarikan retribusi kepada pengusaha tambang galian bukan kepada sopir dum truck,” tegasnya seraya mengatakan sopir dum truck juga harus memahami regulasi yang ada.
Namun begitu meskipun telah mendapatkan penjelasan dari Kepala Bapenda Lotim akan tapi sopir dum truck tidak belum puas, karena apa yang disampaikan kepala Bapenda Lotim tidak sesuai dengan realita yang dialami sopir di lapangan.
“Kalau tidak mampu lebih baik Kepala Bapenda Lotim turun saja atau minta Pj Bupati mencopotnya,” tandasnya.(GL)
