Gledeknews, Lombok Timur – Kepala Badan Penyelenggara Penjamin Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Selong, menanggapi perihal adanya praktek salah satu oknum calon legislatif (Caleg) DPRD Lombok Timur (Lotim) dari salah satu Partai berinisial (S), yang mencetakkan masyarakat Kartu BPJS Kesehatan secara masif.
Terkait hal itu, pihaknya menyatakan tindakan itu sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena pada 1 Januari 2024 Lotim menyandang status universal health coverage (UHC). Dimana sekitar 95 persen masyarakat sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
“Tidak perlu sebenarnya itu dilakukan. Cukup dengan menunjukkan NIK di KTP, masyarakat sudah bisa mengakses fasilitas kesehatan. Apalagi saat ini Lombok Timur sudah menyandang UHC,” kata Catur Wiguna Kepala BPJS Selong, dikantornya pada Senin (29|1).
Disinggung sikap pihaknya atas tindakan oknum itu, ia mengakatakan pihaknya tidak ingin membuat kisruh, dan pihaknya sebatas mengimbau kepada siapa saja untuk tidak lagi melakukan praktek semacam itu.
“Nanti kami akan datangi yang bersangkutan untuk kita tegur,” ucapnya.
Kendati demikian, Catur menyebut pihaknya akan melakukan pendalaman atas kasus tersebut. Jangan sampai ada kartu BPJS yang telah dicetak itu, ternyata tidak sinkron dengan data kepesertaan BPJS PBI yang ditanggung oleh pemerintah.
“Tetap kami akan dalami hal itu, tapi kami tetap ingin kondusifitas terjaga dan tidak ingin suasana yang tidak kondusif mengganggu pelayanan kami,” ujarnya.
Sementara disinggung kemungkinan adanya oknum BPJS yang terlibat (membocorkan data, red) dalam praktek pencetakan kartu BPJS itu, dia berani menjamin hal itu tidak terjadi.
“Kami jamin itu tidak ada. Kerahasiaan data Adminduk masyarakat tetap jadi prioritas, terlebih lagi antara BPJS dan Pemda sudah menandatangani pakta integritas terkait hal itu,” ungkapnya.
“Tadi juga ada datang dari LP2M, mereka keberatan karena lembaga mereka dicatut dan menegaskan mereka tidak terlibat dalam praktek pencetakan kartu BPJS Kesehatan oleh Caleg itu,” imbuhnya.
Terpisah, salah satu okum Caleg di Lotim yang diduga, saat dikonfirmasi membantah tindakan yang lakukan itu memiliki muatan politik. Tapi ia klaim apa yang dilakukan itu adalah murni untuk membantu masyarakat.
“Tidak ada niatan politik, kami hanya tulus membantu masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sejauh ini masyarakat banyak yang tidak tahu kalau mereka masuk menjadi peserta BPJS. “Saat kami turun ternyata banyak masyarakat yang tidak tahu kalau sebenarnya mereka jadi peserta BPJS. Merekapun meminta kami untuk mencetakkan, karena jujur mereka (masyarakat, red) tidak berani berobat ke Puskesmas atau rumah sakit kalau tidak memegang kartu fisik BPJS,” bebernya.
Dikatakannya, dalam mencetak kartu BPJS, dirinya langsung menghubungi salah satu orang yang bernama Badri anggota LP2M yang memiliki akses untuk bisa melihat data masyarakat, dan jika data masyarakat itu masuk ke dalam peserta BPJS kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah. Maka Badri langsung mencetak kartu BPJS milik masyarakat.
“Jadi setiap ada masyarakat yang datang ke rumah untuk meminta Kartu BPJS, saya langsung hubungi Pak Badri LP2M. Dia yang langsung mengecek data, dan mencetak Kartu BPJS milik masyarakat, bukan saja,” tandasnya. (GL)
