Gledeknews, Lombok Timur – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur (APMLT) akan menggelar aksi Jilid 4 terkait dugaan politisasi Dana CSR oleh Bank Negara Indonesia (BNI). Aksi ini dilatarbelakangi oleh kehadiran politisi yang diisukan akan maju pada Pilkada 2024 di Lombok Timur dalam penyaluran dana CSR tersebut.
Rohman Rofiki, Koordinator Umum APMLT, menyatakan bahwa gelagat BNI sejak aksi Jilid 1 hingga Jilid 3 semakin memperkuat dugaan politisasi dana CSR tersebut. “Pada aksi Jilid 1, BNI menyebutkan tidak mengetahui kehadiran oknum politisi tersebut. Namun, pada aksi Jilid 2, mereka menyatakan bahwa penyaluran CSR itu sesuai prosedur,” ungkap Rofiki.
Lebih lanjut, Rofiki mengungkapkan bahwa pada aksi Jilid 3, ada enam orang yang diduga preman yang menghentikan aksi APMLT. Orang-orang tersebut diberikan kebebasan berdiri di depan lokasi aksi oleh aparat penegak hukum (APH) dengan dalih sebagai juru parkir. Namun, setelah ditelusuri, beberapa dari mereka bukan juru parkir melainkan sopir bemo dan lainnya.
“Kami sudah mengirimkan surat ke kepolisian satu minggu sebelum aksi, tapi sayangnya lokasi aksi tidak steril. Keamanan aksi tentang kebebasan berpendapat ini perlu dipertanyakan,” ujar Rofiki.
Dalam aksi Jilid 4, APMLT akan mendatangi Polres Lombok Timur untuk menanyakan hak kebebasan berpendapat yang seharusnya dijamin oleh aparat penegak hukum. Selain itu, mereka juga akan mendatangi Pemda Lombok Timur untuk menanyakan tentang pengelolaan dana CSR, termasuk penyaluran, regulasi, dan peruntukannya.
“Kami akan menanyakan pengelolaan CSR di Lombok Timur, termasuk penyaluran, regulasi, dan peruntukannya,” tutup Rofiki. Aksi ini juga menjadi momen untuk mempertanyakan peran BNI dan jajarannya yang dianggap berupaya mengintervensi media dalam pemberitaan aksi sebelumnya.
APMLT berkomitmen untuk terus memperjuangkan transparansi dan keadilan dalam penyaluran dana CSR demi kepentingan masyarakat Lombok Timur.(GL)
