GledekNews-Lotim. Belasan Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Surabaya Utara menelanjangi Pemerintah Desa, dengan membuka kebobrokan yang dilakukan pemerintah desa Surabaya Utara.
Baik mengenai masalah dugaan permainan proyek dalam program APBDes tahun 2018, 2019 dan 2020, termasuk dugaan pemalsuan tandatangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama yang lainnya.
Begitu juga mengenai anggaran penanganan Covid-19 Desa Surabaya Utara dan termasuk permasalahan penetapan nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masyarakat Desa Surabaya Utara.
Hal tersebut terungkap dalam hearing yang berlangsung antara pemuda desa Surabaya Utara dengan Kepala Desa Surabaya Utara, Ahmad Rusdan, Camat Sakra Timur, Muksin, Kapolsek Sakti, IPTU Ahmad Amin, BPD dan perangkat desa.
“Kami minta pertanggungjawaban dari pemerintah desa atas berbagai persoalan yang terjadi dan kami akan membuka semuanya,” tegas Koordinator lapangan, M.Ali Irpan.
Irpan menjelaskan melalui aspirasi yang kami sampaikan pemerintah desa tidak memberikan batasan kepada kami untuk menyampaikan aspirasi atas permasalahan yang terjadi di Desa Surabaya Utara.
Berbagai permasalahan yang terjadi dmn imana dalam APBDes tahun 2020 dengan adanya proyek pembukaan jalan baru yang dikerjakan tahun 2019 dengan nilai Rp 604 juta, sehingga tentu tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang ada.
Begitu juga tidak adanya transpransi dalam penanganan covid-19, termasuk penetapan nama-nama masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan tidak melibatkan yang lainnya.
Lalu kemudian, pembangunan gapura dengan tidak sesuai SOP, bahkan tidak itu saja dalam APBDes tahun 2018 adanya pemotongan dalam pembangunan fisik tanpa melalui mekanisme yang ada.
“Adanya dugaan pemalsuan tandatangan Ketua BPD yang dilakukan pemerintah desa, maka ini tentunya menjadi masalah sehingga kami minta penjelasan dan pertanggungjawaban pemerintah desa,”papar Irpan.
Hal yang sama dikatakan tokoh pemuda lainnya, Yuza meminta kepada pemerintah desa mengenai masalah masker sebanyak 3.000 lembar, sehingga patut kami pertanyakan dari mana dapat anggarannya.
Padahal tidak pernah dibahas maupun dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan kami pemuda yang berusaha mendapatkan APD untuk dibagikan kepada masyarakat.
“Yang paling miris adanya pemotongan setiap pengerjaan proyek sebesar 20 persen yang dilakukan oknum Kades,bahkan adanya dugaan pemalsuan tandatangan Ketua BPD tahun 2018,” tegas Yuza.
Kemudian terhadap berbagai persoalan yang disampaikan para pemuda tersebut sempat membuat Kades dan perangkatnya tidak bisa memberikan penjelasan secara gamblang.Melainkan justru menjawabnya apa yang dilakukan pemerintah desa telah sesuai dengan prosedur yang ada.
“Apa yang kami lakukan di desa telah sesuai prosedur yang ada,” tegas Kades Surabaya Utara, Ahmad Rusdan dalam penjelasannya.
Menurut Kades,kegiatan yang dilakukan pemerintah desa sudah transparan dengan mengacu pada ketentuan yang ada. Begitu juga dirinya tidak pernah bermain proyek apalagi melakukan pemotongan setiap proyek sebesar 20 persen tidak pernah kami lakukan sebagaimana yang dikatakan para pemuda yang hearing saat ini.
Apalagi melakukan pemalsuan tandatangan Ketua BPD maupun lainnya tidak pernah.Karena BPD selalu dilibatkan dalam setiap penyusunan dan pembahasan APBDes 2020.
Begitu juga halnya mengenai penanganan covid-19 kami tetap bergerak dengan menganggarkan dari Desa. Sedangkan mengenai masalah bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dengan dikondisikan secara bertahap dengan datanya diperoleh dari masing-masing kepala wilayah.
“Pemerintah desa mengaku salah karena tidak ada yang sempurna sehingga marilah kita selesaikan dan perbaiki untuk lebih baik, demi kemajuan desa ini kedepannya,” ujarnya.
Sementara ditempat yang sama Ketua BPD Desa Surabaya Utara, Muzakkir Manap menegaskan pihaknya selalu berbuat untuk kemajuan desanya. Seperti data BLT tidak pernah mempermasalahkan, begitu juga di dalam APBDes tahun 2018, 2019 dan 2020 sudah saya bahas dan tandatangani.
“Yang menjadi permasalahan untuk hasil pleno APBDes 2018 tidak pernah menandatangani, sedangkan lainnya saya tandatangani,”tegasnya.
Kemudian Camat Sakra Timur, Muksin mengatakan sangat berterima kasih dengan adanya kritik yang membangun dilakukan para pemuda desa Surabaya Utara, kalau ada permasalahan tentunya harus memberikan solusi untuk kemajuan desa kedepannya.
“Silahkan melakukan kritik sepanjang itu sesuai ketentuan dan aturan main yang ada,” pinta Camat Sakti.(WG-02).
