NTB – Lombok Tengah – GledekNews, Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah (Loteng) yang membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Loteng Tahun Anggaran 2023.
Dimana sebelumnya, bertempat disalah satu hotel di Kota Mataram. Minggu tanggal 13 dan 14 Agustus 2022 di lakukan membahas KUA PPAS APBD Loteng. Hal itu, menjadi perhatian dari masyarakat dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satunya adalah LSM Gerakan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi Dan Kemanusiaan (GARUDA).
Kepada media ini Muhammad Zaini Direktur LSM GARUDA mengatakan bahwa tahun depan merupakan tahun politik, sehingga sebagai perwakilan masyarakat harus terus mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Legislatif dan eksekutif.
Terutama, sambung Zaini, yang berkaitan dengan pembahasan anggaran dan kebijakan. Untuk itu pembahasan KUA PPAS APBD Loteng Tahun anggaran 2023 yang dilakukan di Mataram perlu kami curigai.
“Karena tahun depan merupakan tahun politik, maka pembahasan KUA PPAS APBD Lombok Tengah tahun anggaran 2023 yang dibahas di Mataram perlu kami curigai,” Ungkap M. Zaini saat ditemui, Selasa (16|08).
Lebih Lanjut, Zaini mempertanyakan kegiatan pembahasan itu, dilaksanakan di Mataram. Padahal menurutnya tempat di Loteng memiliki Fasilitas yang cukup memadai dan tidak beda jauh fasilitas hotel yang ada di Mataram.
Karena hal ini, dikatakan Zaini, dari kegiatannya saja sudah tidak ada cerminan pro kepada masyarakat dan apalagi ke masyarakat miskin. Sehingga wajar untuk di mencurigai kegiatan tersebut, mungkin saja atau jangan-jangan ada ‘main Mata” antara eksekutif dan legislatif.
“Kita wajar dong curiga, mungkin ada main mata antara eksekutif dan legislative, cetusnya.
Zaini menyebutkan, kondisi keuangan Loteng saat ini sedang dalam keadaan tidak baik. Dimana dua tahun belakangan ini, keuangan Loteng banyak mengalami refocusing dan tahun ini pun Loteng mengajukan pinjaman ke SMI. Sehingga anggaran yang sedikit tersebut harusnya benar-benar untuk pembangunan dan masyarakat miskin.
“Keuangan Loteng dalam keadaan tidak baik, keuangan yang kecil itu harus dipergunakan lebih produktif dan efesien,” tandas Zaini.
Sementara itu, Ketua DPRD Loteng saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp oleh media GledekNews.com sampai berita ini di terbitkan, tidak ada jawaban.(GL)
