Gledeknews,Lombok Timur– Kisruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak pernah sepi dari berbagai persoalan, mulai dari adanya indikasi oknum pendamping yang bermain, adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh agen dan supplier dalam memberikan kuantitas dan kualitas barang atau bahan makanan yang diterima oleh KPM dan banyaknya masyarakat yang sejak awal selalu menerima program BPNT dan atau PKH, namun kemudian ada yang tidak menerima haknya sampai delapan bulan.
Selain berbagai persoalan tersebut, ternyata persoalan yang tidak kalah seksi dan menariknya, yaitu banyaknya KPM yang dirugikan karena saldo pada rekeningnya kosong alias nol dan bahkan banyak juga KPM yang saldonya sudah masuk sampai Rp. 1.000.000,- namun begitu pada waktu mau pencairan lalu secaea tiba-tiba saldonya menjadi kosong atau nol.
Karena tidak tega melihat warganya yang selalu datang mengadu, mengeluh dan bahkan menagis karena merasa hak-haknya dilanggar atau dirugikan dalam program BPNT dan PKH tersebut, maka atas dasar berbagai persoalan itulah kemudian dua Kepala Desa dari wilayah Kecamatan Masbagik, yaitu Kades Masbagik Utara Baru, M.Khairul Ihsan dan Kades Danger, Kaspul Hadi memimpin aksi ratusan emak-emak ke Kantor BRI Cabang Selong, Kamis (30|9)
Kedatangan kedua tokoh Desa Masbagik Utara Baru dan Desa Danger tersebut bersama emak-emak yang tercatat sebagai warga di desanya dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak warganya karena merasa dirugikan dalam program BPNT dan PKH yang diduga sebagai akibat dari kebijakan BRI Cabang Selong yang dinilai tidak transparan sehingga menyampaikan aspiranya ke Kantor BRI Cabang Selong.
“Karena saldo yang ada direkening warga yang mendapatkan bantuan nol alias kosong, sehingga ini menjadi pertanyaan kami semua. Teriak Khairul Ihsan dalam orasinya
“Pihak BRI harus bertanggungjawab dalam masalah ini, kalau tidak dikelirkan maka kami akan terus datang setiap hari untuk aksi,” tegasnya kembali dalam orasinya.
Sementara itu, kata Ihsan, dalam pertemuan di Masbagik beberapa waktu yang lalu dengan pihak Pinca BRI maupun Kepala Unit BRI Masbagik mengenai persoalan ini tidak ada titik terang untuk memberikan warga rekening korannya, namun pihak BRI sepertinya mau menghindar dalam persoalan ini dengan mencari alasan-alasan pembenar didalamnya. Ujar Khairul
“Kami minta agar pihak BRI memberikan rekening koran agar menjadi jelas, karena kok bisanya saldo warga mendapatkan bantuan nol,” ujarnya.
Kemudian dari pihak BRI Cabang Selong,Pujianta yang menerima kedatang ratusan emak-emak menyampaikan permohonan maaf Pinca BRI yang saat ini sedang ada kegiatan di Bandara.
Sementara terhadap apa yang diminta oleh warga mengenai rekening koran akan dilayani di belakang, sehingga mari kita sama-sama kebelakang.
” Kita akan berikan rekening koran yang diminta warga, kata Pujianta sambil mengarahkan koordinator aksi dan warga ke halaman belakang kantor BRI Cabang Selong.
Setelah mendapatkan komando para emak-emak langsung beramai-ramai ke halaman belakang kantor BRI untuk dilayani rekening koran.
Namun begitu sampai di halaman belakang kantor cabang BRI Selong, koordinator aksi melihat kepala unit BRI Masbagik sudah berdiri di depan warga yang akan dilayani menerima rekening koran.
Dengan langsung menyemprot kepala unit BRI Masbagik,karena dianggap yang bersangkutan dianggap menjadi pemicu persoalan ini.Namun Kepala unit BRI Masbagik tidak bergeming dan menyahut,karena kondisi terpojok.
“Silahkan kita adu argumet disini jangan terus cari alasan pembenar,” kata Khairul Ihsan seraya mengancam kepada pihak BRI kalau yang datang ini baru dua Desa belum semuanya dan tunggu saatnya.
Kemudian setelah emak-emak yang telah mengecek rekening korannya, melihat sudah ada yang masuk bantuan tersebut, tapi yang masuk justru bantuan tahun 2020, sedangkan yang tahun 2021 belum ada masuk.
“Kok bisa yang masuk bantuan tahun 2020 sedangkan yang tahun 2021 belum, maka ini menjadi pertanyaan kami,” kata emak-emak.
Sementara pihak pendamping maupun TKSK kecamatan Masbagik saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui secara pasti tapi untuk lebih jelasnya silahkan ke Dinas Sosial saja agar jelas.(GL).
