GledekNews-Lotim. Para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lombok Timur yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Lotim menagih janji politik Bupati Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy, dengan menuntut pemberian insentif maupun SK honda kepada guru PAUD di Lombok Timur.
Hal tersebut ditegaskan Ketua HIMPAUDI Lombok Timur, Usman dihadapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Ahmad Dewanto Hadi, Sekdis Dikbud, As,ad, Kepala Bidang TK dan PAUD, Fajri dan ratusan guru PAUD dalam hearing di aula Dikbud,Jumat (16|4).
“Kami menagih janji politik Bupati Lotim mengenai pemberian insentif bagi guru PAUD, karena sudah tiga tahun berjalan tidak ada realisasinya,”tegas Usman.
Ia menjelaskan para guru PAUD ini memiliki andil besar dalam memenangkan paket Sukiman Azmy-Rumaksi (Sukma) dalam Pilkada, tapi kemudian setelah naik menjadi pimpinan di Lotim lupa akan janji yang telah diucapkannya.
Sementara pada satu pihaknya sudah beberapa kali menghadap ke Bupati Lombok Timur mengenai masalah ini, tapi tidak juga kunjung ada realisasinya sampai saat ini.
“Ada jatah sebanyak 600 guru PAUD yang mendapatkan insentif, dengan meminta pihak Dinas berkoordinasi dengan HIMPAUDI, tapi kami minta datanya tidak ada,” cetusnya.
Oleh karena itu, Ketua HIMPAUDI Lotim, Usman meminta kepada Dinas Dikbud Lotim untuk meninjau ulang SK Bupati mengenai masalah guru PAUD penerima insentif yang telah ditetapkan tersebut.
Karena bisa saja hanya sekedar nama, namun dalam kenyataan tidak seperti itu, maka inilah yang tentu harus diselesaikan saat ini, sehingga kami dari HIMPAUDI Lotim datang ke kantor Dinas Dikbud Lotim untuk menuntut itu. Ujarnya
“Hanya kitab suci Al Qur’an saja tidak bisa dirubah, kalau hanya sekedar SK maupun nama bisa saja dirubah yang penting ada kemauan dari pemegang kebijakan didaerah ini,” tegasnya.
“Yang kami tahu yang 80 orang guru PAUD itu saja, sedangkan yang 600 orang guru PAUD yang. dapatkan insentif kami tidak tahu dan itu yang kami pertanyakan di Dikbud,” tandasnya.
Menanggapi apa yang disampaikan pengurus HIMPAUDI Lotim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim, Ahmad Dewanto Hadi meminta kepada HIMPAUDI untuk jangan mengaitkan dan merambah ke masalah politik.
Apalagi HIMPAUDI merupakan organisasi profesi yang tentunya harus berbicara dengan fakta-fakta yang jelas. “Kami minta HIMPAUDI jangan merambah ke masalah politik,” tegasnya.
Dewanto mengatakan terhadap apa yang menjadi tuntutan dari guru PAUD yang tergabung dalam HIMPAUDI tentunya ini menjadi masukan yang bagus bagi kami dalam rangka untuk perbaikan kedepannya mengenai mana yang berhak menerima insentif atau tidak.
“Masukan dari HIMPAUDI menjadi catatan bagi kami untuk melakukan evaluasi kedepannya, sehingga sinergitas antara kami dengan HIMPAUDI harus dipupuk dengan bagus,” tandasnya.
“Apa yang menjadi tuntutan dari guru PAUD tentunya berproses,” ucap Dewanto Hadi. (Jal).
