GledekNews-Loteng. Program Seribu sapi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi yang di berikan kepada lima Desa di Kecamatan Pujut dianggap tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan
Sebelumnya pemerintah akan memberikan sapi dengan jenis Brahman Cros terhadap para kelompok Tani yang terdapat di lima Desa tersebut, yakni Desa Mertak, Desa Pengengat, Desa Teruwai, Desa Sukadana dan Desa Batu Guling
Ketua Kelompok Tani Tandur Besi Dusun Tempit Desa Pengengat Adi Karman mengatakan bahwa, pendistribusian sapi tersebut sudah dilakukan selama tiga hari dan langsung diterima oleh Tim dari Singosari, Pemerintah Provinsi beserta Dinas Pertanian Loteng. Dimana sampai dengan saat ini sekitar 50 ekor sapi sudah berada di kandang
“Iya mas, sudah tiga hari ini sapinya datang, namun tidak sekaligus,” Ucap Adi pada Ahad (27|12)
Lanjut Adi Karman, terkait dengan jenis sapi yang sudah diterima oleh para kelompok Tani tersebut berjenis sapi biasa atau sapi Bali. Sebelumnya sebanyak 68 ekor sapi dengan jenis sapi Bima datang, namun tidak sesuai dengan spek dan ditolak oleh kelompok Tani
“Ada kemarin sapi Bima datang namun kita tolak,”ungkap Adi
“Kita hanya terima saja, walaupun bukan jenis Brahman Cros,” Jelasnya
Kemudian, sejumlah 50 ekor sapi yang sudah berada di kandang mempunyai berat rata-rata sekitar 300 Kilogram.
“Kalau untuk pemberian makannya, kita lakukan dua kali sehari,” Ujarnya
“Pemberian makannya kita sesuaikan dengan beratnya, yakni 10 persen dari berat tubuhnya,” Tuturnya
Untuk saat ini, para Kelompok Tani membagi tugas, ada yang mengambil rumput, memberikan sapi makan, dan mencacah rumput. Selain itu, masyarakat beserta kelompok Tani juga ikut berswadaya dalam melakukan pembuatan kandang
Sementara itu, salah satu kelompok Tani yang enggan untuk disebutkan namanya mengatakan, pemberian sapi dari pemerintah untuk desa penyangga Kek Mandalika yang seharusnya sapi berjenis Brahman Cros namun yang datang sapi dengan Jenis sapi Bali
“Kita merasa di bohongi oleh pemerintah,” Singkatnya
Sementara pihak pemerintah provinsi sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi masalah ini. (dha)
