Gledeknews, Lombok Tengah – Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Tengah (Loteng) yang diketahui milik seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terancam ditutup permanen oleh Badan Gizi Nasional (BGN) RI.
Juru Bicara BGN RI, Dian Islamiati Fatwa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur penyedia makanan di Loteng beberapa waktu lalu. Sidak tersebut dilakukan sebagai bagian dari penguatan capacity building serta memastikan standar keamanan pangan bagi para penerima manfaat, khususnya anak-anak.
Menurutnya, hasil sidak menemukan sejumlah dapur yang berpotensi ditutup karena tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
“Di Loteng ada beberapa dapur yang berpotensi ditutup karena masalah infrastruktur, seperti dinding yang masih menggunakan triplek dan tidak memenuhi syarat,” ujarnya, Jumat (14/3).
Selain itu, kondisi kebersihan dapur juga menjadi sorotan serius. Tim BGN menemukan lingkungan dapur yang dipenuhi lalat sehingga dinilai berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi para siswa penerima program.
“Sepertinya mitra ini tidak siap. Kalau mengikuti SOP atau juknis, tidak mungkin kondisi dapurnya seperti ini. Ini saja saat tidak beroperasi sudah seperti itu, apalagi ketika sedang beroperasi,” tegasnya.
Tak hanya itu, tim juga menemukan kondisi atap, lantai, dan dinding dapur yang tidak waterproof serta telah berjamur. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu insiden pangan yang membahayakan kesehatan anak-anak.
“Kami melakukan penutupan justru untuk melindungi anak-anak di Lombok Tengah,” jelas Dian.
Dalam sidak tersebut, BGN juga menemukan dapur yang tidak menggunakan garam beriodium. Padahal, penggunaan garam beriodium merupakan syarat penting untuk mencegah masalah kesehatan seperti stunting, gondok, hingga gangguan perkembangan otak pada anak.
“Sudah ada dua dapur yang disuspek dan tidak akan diberikan insentif. Tidak ada negosiasi, langsung ditutup,” tegasnya.
Meski demikian, BGN masih memberikan kesempatan kepada pengelola dapur untuk melakukan perbaikan. Tenggat waktu selama dua minggu diberikan setelah penerbitan Surat Peringatan (SP1).
Dian menyebutkan, salah satu dapur dengan temuan paling serius berada di Desa Bonder dan diketahui dimiliki oleh seorang anggota DPRD Loteng.
“Kami tidak peduli siapa pemiliknya. Jika tidak memenuhi standar, tetap akan ditutup dan tidak diberikan insentif,” katanya.
Ia menegaskan, kerusakan infrastruktur dapur masih bisa diperbaiki. Namun jika makanan yang disajikan tidak aman dan berdampak pada kesehatan anak-anak, dampaknya bisa jauh lebih fatal.
“Dapur rusak masih bisa diperbaiki, tetapi jika otak anak-anak yang rusak, itu tidak bisa diperbaiki,” ujarnya.
Dian juga menceritakan kondisi yang ia temukan saat pertama kali tiba di lokasi dapur. Di depan dapur terlihat sebuah golok, sementara di dalam ruangan lalat beterbangan dan mengerubungi area pengolahan makanan.
“Dapur itu melayani sekitar 3.300 siswa. Apakah mereka pantas disuguhkan makanan dari kondisi seperti itu?” katanya.
Lebih jauh, BGN juga menerima informasi bahwa pengelola dapur tersebut masih memiliki utang untuk pembelian ompreng atau wadah makanan, padahal dapur program MBG mendapatkan insentif operasional sekitar Rp6 juta per hari.
Hasil temuan sidak tersebut telah dilaporkan kepada Direktur Pemantauan dan Pengawasan III BGN dengan rekomendasi penutupan.
“Sudah saya laporkan dan diminta untuk ditutup langsung,” pungkasnya.(GL)
