Gledeknews,Lombok Timur-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), melakukan inspeksi mendadak (sidak) progres pembangunan Kawasan Industri (KIHT ) NTB. Berlokasi di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.
Kegiatan sidak, Senin (09|01). dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, H. Haerul Warisin, MSi dari fraksi Partai Gerindra.
Kedatangannya tersebut guna mempertanyakan sejumlah persoalan berdasarkan penolakan yang datang dari warga sekitar KIHT. Seperti pembangunan yang dinilai melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), rencana pembangunan yang tidak didahului dengan proses sosialisasi.
Tak itu saja, dipertanyakan juga eksekusi anggaran KIHT sebesar, Rp26 miliar lebih. Namun pada faktanya, total anggaran yang diperuntukkan untuk bangunan KIHT hanya, Rp24 miliar.
“Padahal di awal sudah masuk, Rp26 miliar lebih untuk keseluruhannya bangunan fisik KIHT. Tapi eksekusinya malah kurang,” sebut Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB H. Haerul Warisin, saat dikonfirmasi, Senin (09|01).
Selain itu, ia juga menyinggung pengerjaannya yang seharusnya tuntas pada 24 Desember 2022 lalu. Sayangnya, Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini, Dinas Pertanian melakukan perpanjangan masa pengerjaan yang tertuang dalam adendum kontrak tidak diinformasikan kepada DPRD NTB dalam hal ini komisi II.
Menurutnya, untuk pelanggaran RT/RW, kata Haerul Warisin, dikarenakan wilayah Kecamatan Masbagik bukan kawasan industri atau pabrik. Menurutnya, KIHT ini lebih tepat dibangun di wilayah utara dan selatan Kabupaten Lotim seperti Kecamatan Sakra Timur dan Pringgabaya.
“Ini pada dasarnya melanggar RT/RW. Proses adendum pun Pemprov NTB tidak ngasih tau kita (Komisi II DPRD NTB, red),”tegas Haerul Warisin dengan nada kesal.
Terkait sejumlah persoalan tersebut, Komisi II DPRD NTB akan menindaklanjutinya hingga persoalan ini clear and clean. Termasuk kejelasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdapat di komplek KIHT.
“Kita akan terus kawal dan atensi KIHT ini, bila perlu nanti kita bentuk Pansus,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian NTB, Fathul Gani yang hadir langsung pada sidak DPRD NTB menyebut pro dan kontra di masyarakat merupakan hal biasa. Namun pembangunan KIHT dipastikan rampung dalam waktu dekat ini sejak dimulai tahun 2021.
Kepastian rampungnya fisik KIHT ini, dikarenakan pada hari Kamis pekan lalu, pembangunan progres fisiknya sudah mencapai 94,77 persen.
“Insya Allah, 14 Januari 2023 pembangunan fisik KIHT NTB ini rampung. Tinggal pengerjaan besarnya berupa pengaspalan,” terangnya.
Keberadaan Bangun KIHT yang diiringi dengan kekhawatiran soal limbah, asap yang mengepul dan kebisingan. Fathul Gani secara tegas mengatakan tidak ada limbah yang dihasilkan dari operasional KIHT.
Begitu juga dengan kebisingan. Pasalnya limbah yang dihasilkan hanyalah limbah padat, itupun dapat diolah kembali menjadi suatu produk bernilai ekonomis.
“Kebisingan yang dikhawatirkan itu sama sekali tidak ada. Kan melinting itu tidak ada suara dan tidak ada asap,”paparnya.
Sedangkan untuk waktu mulai beroperasinya KIHT ini, Fathul menyebut ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kendati demikian, Pemprov NTB menargetkan KIHT ini mulai beroperasi pada Bulan Juli 2023 dengan pengelolanya dapat dilakukan oleh BUMD, koperasi maupun pihak lainnya yang penting berbadan hukum.
“Intinya KIHT, dari masyarakat untuk masyarakat. Saat ini sudah 16 UMKM yang sudah mendaftar khususnya dari Kabupaten Lotim,” pungkasnya. (GL)
