Gledeknews, Lombok Timur – Puluhan masyarakat yang merupakan nasabah BMT Al Hasan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Lombok Timur. Aksi demonstrasi yang dilakukan itu guna menuntut pertanggung jawaban koperasi BMT Al Hasan Ummah yang diduga telah menggelapkan tabungan masyarakat hingga bernilai puluhan miliar.
Aksi unjuk rasa yang dimotori Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lombok Timur dikawal sejumlah aparat kepolisian setempat berlangsung pada Kamis (26|10).
Eko Rahadi dalam orasinya menegaskan agar BMT Al Hasan Ummah segera diproses hukum karena telah merugikan masyarakat sebagai nasabahnya di sejumlah wilayah di Lombok Timur.
Tak tanggung-tanggung kata Eko, jumlah tabungan masyarakat mencapai Rp20 miliar lebih yang hingga kini belum juga dikembalikan oleh koperasi BMT Al Hasan yang berkedok sebagai koperasi simpan pinjam.
Tabungan masyarakat ini tambah Eko, hingga saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh koperasi bersangkutan. Meski sejumlah laporan telah dilayangkan ke Polres Lotim untuk segera diusut tuntas dana tabungan masyarakat yang menguap.
“Kami minta kepada penyidik Polres Lotim untuk segera mengusut kasus ini. Jika tidak, kami tidak akan tinggal diam. Karena ada kecurigaan kami, oknum koperasi dan penyidik bermain dalam kasus ini seperti yang diketahui selama ini,” terang Eko Rahadi mengungkapkannya.
Dia juga meminta kepada Pemda Lotim agar tidak diam dan segera turun tangan dalam kasus ini. Bukan melimpahkan kasus penipuan ini ke Dinas Koperasi Propinsi NTB.
Hal senada juga diungkapkan oleh kordinator lapangan (Korlap) aksi, Kamaruzzaman, jika Dinas Koperasi dan UKM Lotim tidak mampu menangani dugaan penggelapan tabungan masyarakat yang dikelola BMT Al Hasan Ummah, sebaiknya mundur.
“Masyarakat yang ditipu ini merupakan warga Lotim. Seharusnya Dinas Koperasi dan UKM Lotim dapat membantu agar dana masyarakat dapat kembali,” pintanya.
Hal itu kata dia harus dilakukan, karena korban dalam kasus BMT Al-Hasan ini sangat banyak dan jumlah kerugian yang cukup fantastis. Dimana mirisnya, sebagian besar korban adalah siswa dan siswi, termasuk di lembaga pendidikan yang dia pimpin.
“Saya juga Kepala Madrasah, dan siswa kami juga banyak jadi korban, dari itu hal ini harus diusut dan dicari jalan keluarnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lotim, M. Safwan menegaskan bahwa perkara ini telah disampaikan kepada pihak Diskop Propinsi NTB. Meski diakuinya, BMT Al Hasan Ummah ini tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagaimana mekanisme sebuah pendirian koperasi yang dipersyaratkan.
Didampingi stafnya, M. Safwan telah menyampaikan hasil pertemuan dengan Diskop NTB tertanggal 19 Oktober 2023 sesuai hasil pemeriksaan.
Dalam pertemuan tersebut kata Safwan, BMT Al Hasan Ummah diminta untuk melakukan rekonsiliasi dan melakukan penyelesaian terkait permasalahan tentang kewajiban-kewajiban kepada anggota. Selanjutnya, BMT Al Hasan segera melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan terakhir menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian permasalahan dengan membuat surat yang ditujukan kepada Dinas Koperasi NTB.
“Kami dari Dinas Koperasi dan UKM Lotim akan terus berkoordinasi sambil mengadvokasi dengan menghormati proses hukum yang telah berjalan,” tandasnya.(GL)
