Gledeknews, Lombok Timur – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lombok Timur, Labuhan Haji, Korleko, Irman Zanwirul Hori memberikan klarifikasi terkait keluhan sejumlah orangtua siswa mengenai menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kertanadi, Kecamatan Labuan Haji.
Irman menegaskan bahwa menu yang disebutkan oleh orangtua siswa tidak sepenuhnya benar. Ia membantah adanya menu telur dadar goreng seperti yang dikeluhkan.
“Di menu hari ini tidak ada telur dadar. Yang digunakan adalah tempe goreng,” jelas Irman saat memberikan keterangan, Selasa Malam (10/3).
Meski demikian, ia membenarkan bahwa menu yang didistribusikan ke sekolah tersebut memang berasal dari SPPG tempatnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap hari pihaknya selalu mengirimkan pamflet menu kepada para koordinator sekolah. Dalam pamflet tersebut juga dicantumkan rincian menu, harga, serta kandungan gizi dari makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.
“Pamflet sudah kami kirimkan ke grup koordinator semua sekolah. Di sana ada menu, harga, serta kandungan gizinya,” katanya.
Dalam menu yang disusun oleh pihaknya tidak pernah ada penggunaan telur dadar. Bahkan, jika menu tersebut benar-benar berisi telur dadar, ia mengaku tidak akan mengizinkan pendistribusian makanan tersebut.
“Dalam aturan tidak boleh ada telur dadar. Telur itu aturannya satu butir untuk satu orang penerima manfaat,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa selama bulan Ramadan, telur yang didistribusikan kepada para siswa diberikan dalam bentuk telur rebus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Terkait keluhan mengenai tidak adanya informasi harga menu, Irman menduga hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dengan wali murid.
Menurutnya, pamflet yang berisi informasi menu dan harga sebenarnya sudah rutin dikirimkan ke sekolah setiap hari. “Mungkin kurang koordinasi antara sekolah dengan wali murid terkait transparansi harga menu. Setiap hari kami kirim pamflet seperti itu,” ujarnya.
Irman bahkan menyebut ada guru yang menyampaikan bahwa wali murid meminta pamflet menu tersebut. Karena itu, ia menilai kemungkinan pamflet yang dikirim oleh pihak SPPG tidak diteruskan oleh pihak sekolah kepada para wali murid, sehingga muncul anggapan bahwa tidak ada transparansi dalam pendistribusian menu MBG.
“Sehingga seolah-olah kami tidak ada transparansi seperti yang diberitakan,” pungkasnya.(GL)
