Penulis : Muhir (Pendiri Repoq Literasi/Mantan Pejabat Birokrasi Pariwisata)
Gledeknews, Opini – Tulisan ini terinspirasi dari tulisan pada media sosial Facebook yang berjudul Bupati Khaerul Warisin Dorong Wisata Lombok Timur Lebih Bersih, Tertata, dan Berdaya Saing pada 2027. Yang membuat pikiran saya memutar kenangan saya pada Dinas Pariwisata Lombok Timur.
Pernyataan bahwa pariwisata Lombok Timur harus lebih bersih, tertata, dan berdaya saing tentu patut diapresiasi. Tetapi ada satu pertanyaan mendasar yang tidak boleh dilewatkan: dengan anggaran berapa pariwisata itu hendak dibangun?
Pariwisata tidak cukup hanya didorong dengan imbauan.
Ia membutuhkan keberpihakan anggaran, perencanaan profesional, tata kelola yang konsisten, dan investasi pemerintah yang terukur.
Saya mengatakan ini bukan semata-mata dari sudut pandang pengamat. Saya pernah menjadi bagian dari birokrasi pariwisata Lombok Timur. Dari pengalaman empiris tersebut, saya melihat ada persoalan klasik yang perlu dibicarakan secara terbuka.
Dinas Pariwisata sering kali dituntut menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi pada saat yang sama belum selalu mendapatkan dukungan anggaran yang sebanding dengan beban dan target pembangunan pariwisata yang diberikan kepadanya.
Dalam logika sederhana, bagaimana mungkin sebuah dinas diminta menghasilkan manfaat ekonomi yang besar apabila instrumen untuk menciptakan manfaat tersebut sangat terbatas?
Pariwisata bukan sekadar memasang papan nama destinasi, membersihkan halaman objek wisata, atau mempercantik bangunan. Pariwisata adalah sebuah ekosistem.
Karena di dalamnya terdapat promosi, aksesibilitas, amenitas, sumber daya manusia, atraksi, kebersihan, keamanan, konservasi, ekonomi kreatif, kalender event, digitalisasi, riset pasar, hingga pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, jika pemerintah ingin pariwisata Lombok Timur benar-benar berdaya saing pada 2027, maka ukuran keberpihakannya jangan hanya dilihat dari seberapa sering pemerintah mengatakan “pariwisata harus maju”. Ukurlah dari seberapa serius pemerintah menempatkan pariwisata dalam struktur APBD.
Sebab ada paradoks yang kadang terjadi dalam birokrasi: PAD diperlakukan sebagai kewajiban Dinas Pariwisata, sementara anggaran pembangunan pariwisata diperlakukan sebagai sisa kemampuan fiskal daerah.
Kalau demikian, kita seperti meminta petani menghasilkan panen melimpah, tetapi pupuknya diberikan secukupnya; meminta nelayan membawa ikan banyak, tetapi perahunya tidak diperbaiki.
Pariwisata pun demikian. Jangan hanya disuruh menghasilkan, tetapi tidak diberi alat untuk menghasilkan. Bupati memiliki kewenangan strategis untuk mengubah cara pandang tersebut.
Jika pariwisata benar-benar hendak dijadikan salah satu mesin ekonomi Lombok Timur, maka diperlukan political will yang diterjemahkan menjadi fiscal will—kemauan politik yang benar-benar tampak dalam kebijakan anggaran.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa seluruh persoalan pariwisata dapat diselesaikan hanya dengan menambah anggaran. Anggaran yang besar tanpa perencanaan juga dapat menjadi persoalan baru. Yang dibutuhkan adalah anggaran yang profesional: berbasis data, berbasis destinasi, berbasis kebutuhan, memiliki indikator kinerja, dan dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar, “Bagaimana membuat objek wisata kita bersih?”.
Tetapi berapa anggaran yang disiapkan? Untuk apa? Siapa yang mengerjakan? Apa indikator keberhasilannya? Berapa wisatawan yang ditargetkan? Berapa UMKM yang tumbuh? Berapa tenaga kerja yang terserap? Dan berapa rupiah yang benar-benar kembali kepada masyarakat?
Inilah yang semestinya menjadi diskursus pembangunan pariwisata Lombok Timur memasuki 2027.
Sebab pariwisata yang berdaya saing tidak lahir dari slogan. Ia lahir dari perencanaan, keberanian mengalokasikan anggaran, konsistensi kebijakan, dan kemampuan pemerintah membangun ekosistem ekonomi di sekitar destinasi.
Bupati boleh mendorong akan tetapi pemerintah daerah juga harus menyediakan jalan agar dorongan itu dapat bergerak.
Karena jangan sampai Dinas Pariwisata hanya menjadi “mesin PAD”, sementara ketika hendak membangun pariwisata, mesinnya tidak diberi bahan bakar yang cukup.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan pariwisata yang sekadar ramai dibicarakan. Masyarakat membutuhkan pariwisata yang hidup, menghasilkan, membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, menjaga lingkungan, merawat kebudayaan, dan meningkatkan kesejahteraan.
Dan semua itu membutuhkan satu hal yang sering kali tidak romantis untuk dibicarakan, tetapi sangat menentukan masa depan pariwisata dengan anggaran yang berpihak dan dikelola secara profesional.(*)
