Gledeknews, Lombok Timur – Dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kembali mencuat di Kabupaten Lombok Timur. Kali ini, sorotan mengarah kepada seorang oknum pendamping PKH berinisial IM di wilayah Kecamatan Sakra Barat (Sakbar) yang juga diketahui sebagai agen BRILink.
Oknum pendamping tersebut diduga menyimpan kartu ATM milik sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta melakukan penggelapan dana bantuan sosial yang seharusnya diterima langsung oleh para penerima manfaat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, selama ini kartu ATM milik KPM diduga dipegang dan disimpan oleh oknum pendamping PKH tersebut. Sementara para KPM hanya diberikan buku tabungan tanpa memegang kartu ATM.
“Selama ini kami tidak pernah pegang ATM. Yang kami pegang hanya buku tabungan,” ungkap sejumlah KPM yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Senin (9/3)
Informasi yang beredar juga menyebutkan, menjelang jadwal pencairan bantuan PKH, para KPM kerap mencoba mengecek saldo bantuan melalui agen lain. Namun, saat proses pencairan dana, mereka disebut harus menarik bantuan melalui agen BRILink milik oknum pendamping tersebut.
Jika penarikan tidak dilakukan di tempat tersebut, bantuan disebut tidak dapat dicairkan.
Selain dugaan penguasaan ATM, oknum pendamping PKH tersebut juga dituding kerap melakukan intimidasi kepada KPM. Bahkan, para penerima manfaat disebut sering diancam tidak akan menerima bantuan apabila terlambat melakukan penarikan dana.
“Kalau terlambat ditarik, dia bilang uangnya sudah kembali ke pusat atau sudah ditarik pemerintah,” ungkap salah satu sumber.
Tak hanya itu, oknum tersebut juga diduga memanfaatkan posisi dan aksesnya terhadap bantuan PKH untuk kepentingan politik pribadi. Sejumlah KPM mengaku pernah mendapat tekanan untuk mengikuti pilihan politik tertentu.
Apabila tidak mengikuti arahan tersebut, mereka diancam akan dicoret dari daftar penerima bantuan PKH.
Kasus dugaan penyimpangan ini mengingatkan publik pada kasus serupa yang sebelumnya terjadi di wilayah Desa Pringgasela Selatan pada tahun 2025 lalu.
Saat itu, terungkap dugaan bahwa selama sekitar delapan tahun sejumlah KPM tidak pernah memegang ATM maupun menerima bantuan secara langsung. Kasus tersebut saat ini telah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Lombok Timur.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada yang dihubungi dari baik pihak Korkap Pendamping PKH Lombok Timur maupun Korcam PKH Sakra Barat belum. Sehingga ada pernyataan resmi terkait dugaan yang mencuat tersebut.(GL)
