Gledeknews, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Kantor Bupati, Kamis (9/4).
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyepakati prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan, pagu indikatif, hingga penyelarasan program antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Mengusung tema “Mewujudkan Iklim Investasi yang Mumpuni melalui Peningkatan Added Value Sektor Unggulan guna mencapai Titik Awal Kulminasi Pembangunan”, Musrenbang ini diarahkan sebagai langkah awal menuju fase kulminasi pembangunan Lombok Timur pada 2027.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam arahannya menegaskan pentingnya sinkronisasi program pembangunan lintas tingkatan pemerintahan, termasuk mengacu pada program nasional Asta Cita.
“Program kita di kabupaten harus mengacu pada program provinsi yang juga mengacu pada program pusat. Menjemput program ke pusat menjadi penting,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa perencanaan harus disusun secara matang agar mampu mendukung program prioritas, seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, Lombok Timur tercatat memiliki 104 Koperasi Merah Putih dan 241 dapur MBG.
Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga capaian pembangunan yang diraih pada 2025. Salah satunya melalui penguatan pendapatan daerah, termasuk dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“RKPD ini harus menjadi rencana yang matang, sesuai Asta Cita dan visi Makmur Mendunia,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Timur, Zaidar Rohman, melaporkan sejumlah capaian positif pada 2025. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 14,51 persen menjadi 13,53 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93 persen, menempatkan Lombok Timur di posisi kedua se-NTB.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 72,35, dengan usia harapan hidup 72,29 tahun. Selain itu, indeks inovasi dan digital naik menjadi 58,74, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melonjak dari 62,93 menjadi 72,05.
Dari sisi fiskal, kinerja keuangan daerah tercatat mencapai Rp3,47 triliun atau 101,21 persen, menunjukkan kapasitas daerah yang semakin kuat dalam membiayai pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Bappeda Provinsi NTB melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Heri Agustiadi, menyampaikan bahwa RKPD Provinsi NTB mengusung tema “Orkestrasi Pembangunan Berkelanjutan”.
Ia menegaskan pentingnya penyelarasan antara RKPD kabupaten dan provinsi, serta mendorong penguatan program prioritas seperti Desa Berdaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di tingkat desa.
Melalui sinergi lintas pemerintahan, diharapkan pelaksanaan RPJMD 2025–2029 mampu menciptakan fondasi ekonomi riil yang kuat dan berkelanjutan bagi Lombok Timur.(GL)
