Gledeknews, Lombok Timur – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur (Lotim), Ahmad Amrullah, menyoroti proses perencanaan proyek infrastruktur jalan hotmix yang bersumber dari anggaran tahun jamak (multiyears) 2025–2026 yang saat ini tengah berjalan.
Sorotan tersebut mencuat dalam rapat kerja gabungan komisi III dan VII DPRD Lotim, Rabu (17/6). Lantaran adanya dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan teknis dengan kondisi riil di lapangan, terutama terkait kelas jalan dan beban kendaraan yang melintas setiap hari.
Amrullah mengatakan secara regulasi jalan kabupaten umumnya masuk kategori kelas C dengan batas maksimal beban kendaraan sekitar 5 ton hingga 8 ton. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kendaraan yang melintas justru melebihi kapasitas tersebut.
“Standar jalan kita ini tipe C, tapi kendaraan yang melintas setiap hari itu bebannya bisa di atas 8 ton. Ini jelas akan berdampak pada umur jalan yang tidak akan mencapai target,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi itu harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan, karena akan mempengaruhi daya tahan infrastruktur yang dibangun dengan anggaran besar.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya ketidaktepatan dalam penentuan prioritas pengerjaan jalan. Ia menemukan adanya ruas jalan yang masih dalam kondisi baik justru di-hotmix, sementara ruas lain yang rusak parah justru tidak masuk dalam program multiyears.
“Ini yang jadi pertanyaan, indikator apa yang digunakan dalam menentukan pekerjaan itu. Ada jalan yang masih layak malah diperbaiki, sementara yang rusak parah justru tidak masuk,” tegasnya.
Ia mencontohkan ruas jalan dari wilayah Dasan Lekong yang dinilai masih cukup baik, namun tetap dilakukan pengaspalan, sementara ruas menuju Rumbuk disebut mengalami kerusakan berat tetapi belum tersentuh perbaikan.
Lebih lanjut, ia juga pertanyakan apakah perencanaan tersebut telah didasarkan pada analisis Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) atau tidak. Hal tersebut penting untuk menentukan urgensi dan prioritas pembangunan.
“Apakah sudah dihitung LHR-nya atau belum?. Karena ini menyangkut kebutuhan riil masyarakat yang menggunakan jalan tersebut,” katanya.
Dalam aspek teknis, ia juga mengkritisi penggunaan struktur lapisan jalan yang dinilai tidak lengkap. Berdasarkan informasi yang diterima, proyek tersebut hanya menggunakan lapisan AC-WC (Asphalt Concrete Wearing Course) tanpa didahului lapisan pondasi seperti AC-BC atau HRB.
“Seharusnya ada lapisan dasar seperti LPA, HRB, baru AC-BC dan AC-WC. Kalau langsung finishing, tentu kekuatannya tidak maksimal dan hanya mampu menahan beban sekitar 8 ton,” jelasnya.
Ia menegaskan, kondisi ini berpotensi membuat jalan cepat rusak, terlebih dengan tingginya aktivitas kendaraan berat seperti truk pengangkut material tambang yang melintasi jalan tersebut tanpa pengawasan ketat.
Ke depan, pihaknya akan memperdalam persoalan ini dalam rapat Komisi IV DPRD Lotim bersama instansi terkait, termasuk Bina Marga Dinas PUPR. Ia juga meminta seluruh perencanaan dievaluasi agar pembangunan infrastruktur benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kita akan bedah semuanya di Komisi IV. Tujuan percepatan pembangunan ini baik, tapi harus didukung dengan perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan di lapangan,” pungkasnya.(GL)
