GledekNews–Lotim. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Murnan menilai pengadaan barang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk paket sembako bagi masyarakat terdampak covid-19 belum mengakomodir usaha kecil dan menengah (UKM) seperti peternak ayam petelur di Lombok Timur.
Murnan mengatakan, berdasarkan pantauan di lapangan, para peternak ayam petelur memang belum diakomodir seperti yang disampaikan beberapa orang peternak padanya.
Padahal, menurut dia semestinya pemerintah memprioritaskan para peternak lokal agar semua hasil peternak bisa terserap. Meski demikian ia mengakui, jika melihat jumlah peternak ayam petelur di Lombok Timur tidak mungkin mencukupi permintaan.
“Kita berharap, banyak peternak ayam kita yang semestinya diserap. Ya walaupun tidak cukup, baru kita ngambil di luar, kan itu prinsipnya,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (27/05/2020) di ruang kerjanya.
Semestinya, lanjut dia, pemerintah daerah memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) yang ada sebagai upaya pemberdayaan kepada masyarakat. Kerena jika tidak, maka justru itu yang membuat produk lokal menjadi rendah bahkan peternak merugi.
“Mereka beli pakan dengan harga yang mahal. Gak ada yang beli, akhirnya mereka lelang dari pada rugi. Mestinya ini menjadi atensi bersama. IKM atau UKM harus menjadi perhatian bersama,” tandasnya sembari menyatakan akan melakukan evaluasi pekan depan terhadap pengadaan itu. Dan diharapkan pada tahap kedua UKM bisa terakomodir.
Diakui, pihaknya mendapatkan laporan dari pihak pengusaha dan peternak ayam petelur lokal yang belum terakomodir dalam pengadaan paket sembako bagi masyarakat terdampak covid-19.
“Pertama kita dapat laporan dari peternak dan tidak terserap. Kedua saya membaca di berbagai media mereka mengambil dari luar, dan itu mereka ngambil dari bali,” terang dewan dua periode itu.
Terkait adanya dugaan permainan yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam pengadaan barang untuk jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak covid-19, Murnan menegaskan hal itu bisa saja terjadi.
Namun sejauh ini pihaknya mengakui, tidak melihat sejauh itu ditambah lagi belum ada temuan atau laporan dari masyarakat. Hanya saja yang perlu diperhatikan itu adalah kualitas barang dan jumlah barangnya seperti jumlah timbangan beras. (WG-03)