Gledeknews, Lombok Timur – Dengan adanya salah satu mitra Bulog yang ada di wilayah Desa Gelora Kecamatan Sikur Lombok Timur (Lotim) berhasil mengungkap gudang penyimpanan beras diduga oplosan beras ratusan ton.
Terkait itu, Lembaga Insight for Development and Sustainability (IDEAL) mendukung dan mendorong Satgas Polres Lotim untuk tidak berhenti sampai disitu saja dalam ungkap kasus pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Lombok Timur.
“Penanganan kasus dugaan pengoplosan beras program SPHP di Lotim idak boleh berhenti pada pemilik gudang saja,” ungkapnya Direktur IDEAL, Rohman Rofiki, dalam keterangan tertulis Jumat (14/11).
Menurutnya, pihaknya meminta kepolisian untuk telusuri kemungkinan keterlibatan oknum BULOG dalam praktik tersebut. Terutama jika gudang tempat pengoplosan terbukti berada dalam penguasaan atau kerja sama dengan BULOG.
“Polisi wajib menelusuri jejak oknum BULOG dalam kasus ini. Jangan hanya pemilik gudang yang dijadikan tameng. Jika betul gudang itu digunakan atau disewa BULOG, maka oknum internal harus ikut diperiksa bahkan ditangkap bila terbukti,” tegasnya.
Temuan yang mencapai ratusan ton beras, Rohman tegaskan bahwa ini menunjukkan adanya praktik yang melibatkan oknum di internal Bulog sendiri. Karana tidak mungkin dilakukan tanpa akses dan kemampuan logistik yang signifikan.
Bagaimana tidak, Pasalnya aktivitas ini bukan operasi kecil dan dengan jumlah mencapai ratusan ton, sangat sulit percaya aktivitas ini berlangsung tanpa indikasi keterlibatan pihak yang memiliki akses terhadap beras SPHP.
“Kami tidak menuduh, tetapi meminta penyelidikan serius dan transparan,” jelas Rohman, seraya tegaskan asas praduga tak bersalah.
Oleh karena itu, IDEAL juga mendesak Polda NTB untuk ikut mengawal penyidikan agar penanganan kasus tidak berhenti pada aktor lapangan.
“Jangan sampai kaki tangannya diseret, sementara dugaan aktor besar justru luput dari proses hukum. Publik butuh jaminan bahwa penyelidikan berjalan objektif tanpa tebang pilih,”ungkapnya.
IDEAL berkomitmen, tambahnya, akan mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bentuk kontrol publik untuk menjaga integritas program pangan pemerintah dan memastikan hak masyarakat terhadap beras terjangkau dan berkualitas tetap terlindungi.(GL)
