GledekNews-Lombok Timur. Pengurus DPP Kasta Nusa Tenggara Barat meminta kepada Bupati Lombok Timur, HM.Sukiman Azmy mundur dari jabatannya. Karena dianggap tidak banyak perubahan yang berhasil diperlihatkan selama tiga tahun memimpin di Lotim.
“Lebih baik pak Bupati mundur saja dari jabatannya,” kata Sekretaris DPP Kasta NTB,Hasan Saiful Rizal dalam keterangan persnya, Rabu (26|5).
Ia mengatakan banyak terlihat pengangkatan para pejabat birokrasi di Lombok Timur yang dipertotonkan Bupati tidak berdasarkan kemampuan yang dimilikinya seperti kapasitas, kapabilitas, dan keilmuan dalam bidangnya.
Namun dalam kenyataan dilapangan justru pengangkatan pejabat didasarkan atas kedekatan,tim atau keluarga,sehingga inilah yang terjadi selama tiga tahun kepemimpinan Bupati Lotim.
“Pak bupati sudahlah membalas jasa politik dalam mengangkat seseorang untuk menduduki posisi jabatan di birokrasi, akan tapi angkatlah mereka sesuai dengan kemampuannya,” pinta Hasan.
Oleh karena itu, lanjut Sekretaris DPP Kasta NTB, meminta kepada Bupati Lombok Timur untuk tidak lagi mempertontonkan pengangkatan pejabat seperti itu. Dengan seolah-olah mengesampingkan capabilty berbagai jenis dan karakter SDM yang dimiliki.
”Bagaimana Lombok Timur akan membuat lompatan jika SDM yang di tempatkan adalah bukan ahlinya,” ujarnya.
Begitu juga, tambah Hasan, sungguh miris di tengah pandemi dan harapan Pemerintah untuk bergerak cepat dalam pemulihan ekonomi Nasional, akan tapi Bupati justru menempatkan SDM yang terkesan sangat lamban dalam bekerja.
Sementara dalam satu tahun ini, Pemerintah Daerah sudah melakukan perombakan beberapa kali, ada yang naik jabatan, ada juga yang turun jabatan, serta tukar posisi jabatan. Hal ini sangat baik untuk membantu menjaga stabilitas politik Kabupaten Lombok Timur.
Akan tapi kebijakan ini juga bobrok jika, orang-orang yang ditempatkan pada posisi ini tidak sesuai dengan bidang dan keahliannya. Seperti misal pada posisi paling riskan, UKPBJ (Unit Kegiatan Pengadaan Barang Jasa), paling tidak hendaknya yang duduk di posisi ini pernah menjabat di PPK.
Begitu juga UKPBJ ini adalah salah satu bagian dari sekertariat Daerah yang urusannya paling vital. Bagaimana pembangunan di Lotim bisa berjalan kalau yang duduk di tiap pada posisi tersebut tidak memiliki kemapuan komunikasi, koordinasi, integritas dan pengalaman.
Akan tetapi minimal pernah menjadi PPK, dan syarat lainnya juga memiliki Sertifikat Nasional dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Begitu juga paling tidak memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa, sehingga secara sistematik,sehingga tahu apa yang harus dilakukan.
“Kalau Bupati mau membangun Lombok Timur Ia seharusnya jangan coba-coba memakai SDM yang tidak jelas,Apalagi Pak Bupati ini sudah digadang-gadang akan berkarir di Provinsi. Tapi dalam melakukan kebijakan-kebijakan di Lotim kerap offside,” paparnya.
Sementara Bupati Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi meski telah berusaha untuk melakukan konfirmasi mengenai masalah ini. (Jal).
