Gledeknews, Lombok Timur – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim), Izzuddin berulah lagi. Dengan membuat kebijakan dugaan pemotongan honor guru honorer di Lotim sebesar Rp 150.000 dari jumlah honor yang diterima masing-masing guru honorer di Lotim.
Maka dengan adanya kebijakan tersebut tentunya menimbulkan polemik dan reaksi dikalangan guru honorer yang menjadi korban dugaan pemotongan tersebut. Bahkan menjadi sorotan publik.
Sementara itu dari catatan media ini, beberapa kali Kepala Dinas (Kadis) Dikbud Lotim membuat masalah seperti mobil dinas yang digunakan anaknya bersama dengan teman perempuan berada di tempat wisata di kawasan Sembalun saat beberapa hari setelah hari raya idul fitri lalu.
Kemudian baru-baru ini muncul lagi persoalan dugaan Kadis Dikbud Lotim diduga melakukan politik praktis dengan diduga melakukan penekanan terhadap para guru untuk memilih anaknya dalam pemilu 2024.
Maka dengan adanya itu membuat pihak Bawaslu Lotim turun menindaklanjutinya terhadap masalah dugaan politik praktis sang Kadis Dikbud Lotim.
“Memang kasus dugaan politik praktis Kadis Dikbud Lotim menjadi atensi kami,” kata Ketua Bawaslu Lotim, Suadi Maksum saat dikonfirmasi.
Sementara itu tokoh muda Lotim, Yustia Mukmin menegaskan kalau dilihat sudah beberapa kali Kadis Dikbud Lotim membuat masalah yang memunculkan polemik, apalagi dengan kebijakan yang dibuatnya sekarang ini dengan dugaan melakukan pemotongan honor guru membuat marah para guru honorer maupun publik.
“Dengan kembalinya Kadis Dikbud Lotim harusnya dari Pj Bupati Lotim segera mengambil langkah dengan mencopot yang bersangkutan dari jabatannya,” tegas Yuza.
Begitu juga Wakil Komisi II DPRD Lotim, Muliadi menegaskan sangat menyayangkan kalau memang benar terjadi pemotongan honor guru di Lotim yang dilakukan pihak Dinas Dikbud Lotim.
Maka tentunya kami akan lakukan pemanggilan dan klarifikasi ke yang bersangkutan kebijakan tersebut.
“Kalau benar maka kami akan membuat rekomendasi ke Bupati agar Kadis Dikbud Lotim dicopot dari jabatannya,” tandasnya.
Ditempat terpisah Kadis Dikbud Lotim, Izzuddin mengatakan kalau pihaknya terpaksa melakukan penyesuaian gaji honor bagi GTT dan PTT untuk pembayaran lima bulan terakhir di tahun 2023 ini.
Hal tersebut dilakukan setelah dihitung, sehingga pihaknya terpaksa melakukan penyesuaian gaji guru honorer tersebut dengan dibayar merata agar tidak membebani APBD.
“Kita berharap agar guru honorer ini bisa menerima kebijakan ini dengan lapang dada sehingga ditahun 2024 akan bisa diterima honornya seperti semula,” tandasnya.(GL)
