GledekNews-Lotim. Para kepala desa di Lombok Timur yang tergabung dalam Ikatan Kepala Desa (IKD) Lotim menuding kalau Dinas Soial menjadi penyebab biang Kerok kisruh data Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sehingga yang menerima dampaknya justru para kepala desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dibawahnya.
Demikian terungkap dalam hearing antara Dinas Sosial Lotim dengan IKD Lotim,terkait dengan data masalah penerima bantuan JPS. Dengan bertempat di ruang Sekda Lotim, Rabu (17|6).
Hadir dalam kegiatan hearing Sekda Lotim, HM.Juani Taofik, Kadis Sosial Lotim,H.Ahmat,Kepala Bidang Kelembagaan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim, Lukman Nul Hakim.
” Sebenarnya muara permasalahan ada di Dinas Sosial soal data JPS,” tegas Ketua IKD Lotim, Nurhadi Muis.
Muis yang juga Kades Jeruk Manis mengaku tidak nyaman dengan permasalahan ini. Karena masyarakat menganggap seolah-olah Kades yang melakukan pengurangan jumlah penerima JPS tersebut.
Sementara Dinas Sosial meminta kepada kami untuk melakukan verifikasi data jumlah penerima JPS.Tapi kemudian Dinas Sosial tidak mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugasnya dengan justru mengembalikan ke desa ini yang tidak benar.
” Kita disuruh mendata, setelah itu Dinas Sosial keluarkan jumlah penerima bantuan JPS, tapi apa yang kami usulkan banyak yang tidak diakomodir, buat apa kami kemudian disuruh mendata kalau justru menjadi polemik,” tukasnya.
Selain itu, Ketua IKD Lotim mempertanyakan kepada Dinas Sosial mengenai data double,tapi kami tidak diberikan data yang double tersebut, Melainkan malah ditutup-tutupi oleh pihak dinas.
“Kami disuruh pasang data penerima untuk transparansi,tapi saat dipasang kemudian nama yang kami usulkan tidak ada, padahal sebelumnya dapat ini jadi masalah,” tandas Muis
” Kami juga merasa tersinggung dengan adanya kata-kata yang kurang enak didengar dilontarkan pihak dinas,sehingga inilah yang membuat kami tidak terima,” papar Kades Jeruk Manis lagi.
Hal yang sama dikatakan Humas IKD Lotim, Rifai Pajrin menegaskan masih terjadinya kekisruhan ini dalam pendataan ini.Karena disebabkan pihak Dinas Sosial maupun pendamping tidak terbuka dan transparan mengenai warga yang mendapatkan BST maupun BPNT.
“Tunjukkan kami mana yang double namanya agar menjadi jelas, bukan malah ditutup-tutupi,” tegasnya sambil mencontohkan di desanya ada sekitar 400 KK yang mendapatkan JPS Lotim tahap pertama,lalu ditahap kedua sebanyak 200 KK lebih,terus siapa yang mengurangi.
Begitu juga, kata Kades Surabaya ini,pihaknya juga dibuat tidak nyaman ada warga yang tahap pertama belum dapat, padahal pemerintah daerah sudah menjanjikan akan mendapatkan double pada penyaluran tahap kedua.
Tapi apa yang ditemukan justru malah pengurangan yang tentunya dampaknya Kades akan menjadi sasaran kemarahan masyarakat yang tidak dapat.”Kami minta kepastian sengkarut data BST dan BPNT,karena ini menjadi malapetaka bagi kami di desa,” pintanya seraya mengatakan pemerintah kabupaten jangan hanya terima enaknya, sedangkan desa menerima sakitnya itu yang kami tidak inginkan.
Menanggapi apa yang disampaikan para Kades dari Sekda Lotim,HM.Juani Taofik meminta kepada Dinas Sosial dan Desa untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik.Karena pihaknya memberikan deadline waktu kepada Kades untuk melakukan klarifikasi data penarima JPS.
Dengan membawa data Bay Name Bay Adres (BNBA). ” Kami masih berikan waktu kepada kades untuk menyelesaikan data yang dianggap bermasalah tersebut,” tegasnya.
Kemudian Kepala Dinas Sosial Lotim, Ahmat mengatakan kalau masih ada masyarakat yang belum terakomodir dalam penerima bantuan JPS.Maka silahkan kepada Desa untuk membawa datanya guna dilakukan klarifikasi dan verifikasi mumpung masih ada kesempatan.
“Silahkan desa bawa BNBA untuk sama-sama kita lihat,agar mana yang dianggap double dicoret dan belum dapat bisa dapat,” tegasnya.. (Jal)
