Gledeknews, Lombok Timur – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Lombok Timur, dengan membawa sejumlah tuntutan, mulai dari isu ekonomi hingga pendidikan, Rabu (24/5)
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah program pemerintah Pusat, Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah dari sisi perencanaan hingga dampaknya bagi masyarakat. Sehingga meminta program MBG di tutup permanen.
Selain juga masa aksi juga meminta pemerintah pusat untuk menghentikan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Salah satu orator, Ahyar, mengkritik janji politik Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menggaungkan penggunaan produk lokal. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai harapan.
Ia juga menyinggung sejumlah program PSN yang dinilai tidak tepat sasaran, termasuk proyek swasembada pangan yang disebut berdampak pada masyarakat di daerah tertentu.
“Program MBG yang dikatakan untuk mengatasi stunting dan membuka lapangan pekerjaan, kami nilai belum memberikan dampak nyata bagi negara,” tegasnya dalam orasi.
Menurutnya, program berskala nasional tersebut justru berpotensi merugikan keuangan negara, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil dan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang berimbas pada daya beli masyarakat.
Selain itu, massa juga menilai berbagai kritik yang disampaikan masyarakat selama ini hanya dijawab dengan retorika tanpa solusi konkret.
Isu pendidikan turut menjadi sorotan. Massa menyebut masih banyak sekolah di wilayah pedesaan yang tidak layak digunakan, sementara kesejahteraan guru honorer dinilai belum menjadi prioritas pemerintah.
“Sudah bertahun-tahun guru honorer berjuang, tetapi belum mendapatkan perhatian serius. Ini menunjukkan pendidikan kita tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Massa juga menduga program MBG dan KDMP berpotensi menjadi ladang korupsi karena lemahnya perencanaan dan pengawasan.
Orator lainnya menegaskan bahwa mereka menolak berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, termasuk isu dwifungsi TNI-Polri yang dianggap dapat mengancam ruang sipil.
“Kami tidak butuh retorika. Tuntutan kami jelas, hentikan program MBG dan KDMP,” tegasnya.(GL)
