Penulis oleh: Yustia Mukmin, SH
Gledeknews Lombok Timur – Alokasi anggaran bantuan sosial di Kabupaten Lombok Timur dalam dua tahun terakhir tergolong cukup besar. Pada tahun 2025, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp40 miliar untuk bantuan sembako.
Selain itu terdapat tambahan sekitar Rp5 miliar untuk bantuan sembako lainnya serta sekitar Rp25 miliar untuk program bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan demikian, total anggaran bantuan sosial pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp70 miliar. Memasuki awal tahun 2026, pemerintah daerah kembali mengalokasikan sekitar Rp30 miliar untuk program bantuan sembako bagi masyarakat.
Jika dihitung secara keseluruhan, maka dalam kurun waktu yang relatif singkat hampir Rp100 miliar anggaran publik telah dialokasikan untuk berbagai program bantuan sosial di Lombok Timur.
Besarnya anggaran tersebut tentu mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat, terutama kelompok rentan yang terdampak kondisi ekonomi.
Namun di sisi lain, penggunaan anggaran yang cukup besar juga memerlukan pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta tepat sasaran. Dalam berbagai kesempatan, masih muncul keluhan dari sebagian masyarakat terkait ketepatan sasaran program bantuan sosial.
Beberapa warga menilai terdapat penerima bantuan yang secara ekonomi sudah relatif mampu namun masih tercatat sebagai penerima. Sebaliknya, terdapat pula warga yang dinilai lebih membutuhkan namun belum masuk dalam daftar penerima bantuan.
Kondisi ini sering menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial jika tidak ditangani dengan baik.
Karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme pendataan serta penyaluran bantuan sosial. Keterlibatan pemerintah desa dalam proses verifikasi data juga menjadi faktor penting karena pemerintah desa memiliki informasi yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran bantuan sosial juga perlu diperkuat. Aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas diharapkan dapat memastikan bahwa pengelolaan anggaran bantuan sosial berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah pengawasan tersebut tidak selalu dimaknai sebagai adanya dugaan pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Dengan pengawasan yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial juga dapat terjaga.
Pada akhirnya, tujuan utama bantuan sosial adalah membantu masyarakat yang membutuhkan serta mengurangi beban ekonomi kelompok rentan.
Oleh karena itu, ketepatan sasaran, transparansi pengelolaan, serta pengawasan yang efektif menjadi kunci agar program bantuan sosial benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Lombok Timur.(*)
