Gledeknews, Lombok Timur – Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai tidak bisa optimal dalam menjalan tugas untuk melakukan pengawasan. Pasalnya, anggaran operasional yang digunakan untuk turun kelapangan melakukan pemeriksaan disinyalir belum keluar selama tiga (3) Bulan yaitu, bulan Juni, Juli dan Agustus.
Padahal ada banyak permasalahan yang harus dilakukan pemeriksaan di Lotim, baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga ke desa-desa. Sehingga dengan tidak keluarnya operasional itu, tentu sangat melemahkan kinerja Inspektorat Lotim.
“Banyak masalah di OPD-OPD, Kecamatan dan beberapa desa, inspektorat bertugas dan diperintahkan turun ke lapangan untuk melakukan audit. tapi dari bulan Juni, Juli sampai Agustus tidak cair uang operasional untuk ke lapangan, kesannya ini sengaja melemahkan Inspektorat,” kata Amrul Jihadi anggota Komisi III DPRD Lotim, Jumat (11|8).
Menurutnya, dengan tidak dikeluarkan anggaran operasional Inspektorat selama tiga bulan ini, tentu sangat melemahkan kinerjanya selaku pengawasan dalam melakukan audit penggunaan anggaran di setiap OPD hingga di Desa-Dasa.
Seharusnya, ditegaskan Amrul yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Lotim, dana surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang akan digunakan sebagai operasional untuk melakukan pemeriksaan dan audit. Akan tetapi sejak tiga bulan dana operasional tersebut tidak keluar sebagaimana mestinya.
“Uang SPPD untuk melakukan audit, uang itu digunakan oleh para auditor untuk operasional, BBM, mamin, ATK pemeriksaan bersama tim, sesuai penugasan 20 hari kerja setiap bulannya. Karena tidak ada dana operasional lain yang dianggarkan di DPA inspektorat untuk pemeriksaan Tim, dana itu juga bisa untuk mencegah auditor menerima gratifikasi dari obrik ” terangnya.
Karena hal Ini, sambung amrul, sangat berdampak sekali terhadap pengawasan Inspektorat. oleh itu, tegas dia, inspektorat tidak akan bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal, karen secara logika bagaimana bisa menjalankan penugasan tapi tidak dibekali peluru.
“Saya khawatirkan Integritas menjadi sasarannya. Uang SPPD biasa di sebut UJ, Uang Jalan, modal auditor melaksanakan tugas audit di lapangan,” ungkapnya.
Untuk itu, harap dia, penggunaan anggaran yang tidak prioritas bisa ditunda, sehingga anggaran SPPD operasional Inspektorat bisa dicairkan demi terjaganya akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran APBD.
“cukup dengan cairkan SPPD operasional pemeriksaan itu tepat waktu sesuai agenda pemeriksaan setiap bulan, insyaAllah akan membuat inspektorat kita ini tetap tajam, tidak tumpul karena dikasih gratifikasi karena kondisi,” tandasnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Lombok Timur Hj. Miftahul Wasli dan Kepala BKAD H. Hasni, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak direspon dan tidak dijawab sampai berita ini diterbitkan.(GL)
