GledekNews-Lotim. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, H.Ahmad Badrun menilai kalau lembaga DPRD Lotim terkesan kurang melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana covid-19 di Lotim. Karena nilainya mencapai ratusan milyar.
“Saya melihat kalau lembaga legislatif kurang melakukan pengawasan dan kebanyakan diam terhadap penggunaan dana covid-19 di Lotim” tegas Badrun, Sabtu (23|5).
Menurutnya, sebagai lembaga kontrol dan fungsi pengawasan hendaknya lembaga legislatif melakukan dengan maksimal, karena dewan merupakan tumpuan penyambung aspirasi masyarakat Lotim.
Namun dalam kenyataan dilapangan justru tidak pernah bersuara lantang tentang amanat penderitaan rakyat, seperti halnya carut marut bantuan sosial serta sengkarut tentang penanganan dan pencegahan Covid -19 di Lotim yang dilakukan tugas gugus.
Apalagi dengan anggaran yang sangat besar tentunya ini harus dilakukan pengawalan dalam penggunaannya.
“Saya minta jangan anggota dewan diam tapi harus kritis kepada eksekutif, agar fungsi pengawasan tetap berjalan,” tukasnya.
Lebih lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta agar anggota dewan menggunakan haknya untuk mempertayakan penggunaan dana covid secara berkala. Kemudian meminta kepada anggota dewan yang terhormat untuk jangan bungkam dan tersandera dengan pokok-pokok pikiran anggota dewan sendiri.
“Meminta pertanggungjawaban moral atas APBD tahun 2020 mulai dari pembahasan,penetapan serta pengawasannya agar masyarakat Lotim mengetahuinya, ” tandasnya. (WG-02).
