Gledeknews, Lombok Timur – Direktur Garis Demokrasi NTB, Sawaludin menilai kalau kalangan anggota DPRD Lotim terlalu Baperan dalam menyikapi masalah kandidat Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur (Lotim).
Sementara regulasi aturan masalah penunjukan Pj Bupati Lotim yang akan menjabat sudah sangat jelas sekali. Dengan yang mengusulkan nantinya Gubenur NTB.
“Kami melihat anggota DPRD Lotim Baperan sekali, jangan-jangan ada udang dibalik batu, kok massif sekali,” kata Sawaludin, Senin (15|5).
Menurutnya pihaknya melihat di berbagai media massa terlihat dengan jelas mulai dari pimpinan DPRD Lotim, Komisi, Fraksi sampai anggota dewan massif sekali menyuarakan salah satu orang untuk menjadi Pj Bupati Lotim.
Maka ini tentunya menjadi pertanyaan kita bersama,karena jabatan Pj Bupati Lotim bukan jabatan politik yang dipilih dan disuarakan oleh lembaga dewan.
Bahkan dirinya menyakini ada kepentingan dari para anggota dewan tersebut yang massif menyuarakan salah satu oknum pejabat untuk menjadi Pj Bupati Lotim.
” Jangan samakan calon bupati diusung oleh parpol dengan Pj Bupati ditunjuk Mendagri melalui usulan Gubenur dan itu yang harus difahami anggota dewan,” tandasnya.
Mantan Ketua HIPMI NTB ini berulang kali mengatakan ada apa ini, kok masif sekali, lalu ada apa dengan hasil penilaian dari kemenpan RB terhadap kinerja pemerintah kabupaten Lotim.
Tapi kok dewan Lotim semua diam seribu bahasa, dimana fungsi pengawasan mereka, karena gaji yang dimakan itu setiap bulannya berasal dari rakyat
“Coba dewan Lotim lakukan tugasnya dengan baik dan benar saja, jangan cawe cawe urusan yang bukan kewenangan dia , aneh aneh aja,” tukas Sawaluddin.(GL)
