Gledeknews, Lombok Timur – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, melontarkan peringatan keras kepada manajemen PT Selaparang Finansial (SF) saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) XIX Tahun Buku 2025 yang digelar di aula kantor perusahaan, Labuhan Haji, Selasa (3/3).
Di hadapan jajaran direksi dan dewan komisaris, Bupati secara tegas instruksikan agar penagihan kredit bermasalah diprioritaskan dengan melibatkan seluruh karyawan perusahaan. Namun demikian, ia menekankan bahwa keterlibatan tersebut harus diawali dengan pelatihan yang memadai agar pelaksanaannya berjalan profesional dan terukur.
Tak hanya menyoroti PT SF, Bupati juga mengingatkan bahwa seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki fungsi ganda, yakni mengejar keuntungan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat melalui layanan dan harga yang terjangkau.
“Keuntungan di bawah 5 persen, tapi kredit macet di atas 10 persen. Apakah itu bagus? Tidak,” tegasnya.
Menurutnya, maju atau gagalnya sebuah lembaga keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan strategi serta keberanian manajemen dalam mencari solusi atas setiap persoalan yang dihadapi. Ia tegaskan, bekerja di BUMD bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan murni untuk pelayanan publik.
Bupati juga mengingatkan agar direksi tidak mengambil kebijakan secara sepihak. Ruang diskusi dengan tenaga ahli harus dibuka seluas-luasnya agar setiap keputusan yang diambil tidak berujung merugikan perusahaan. Termasuk dalam hal mutasi maupun perubahan struktur organisasi yang harus berbasis pada kebutuhan efektivitas bisnis, bukan kepentingan tertentu.
Selain itu, Bupati meminta manajemen melakukan pemetaan ulang terhadap potensi pasar dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dana perusahaan, tegasnya, tidak boleh hanya mengendap di bank, melainkan harus diputar secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Saya ingin RUPS tahun depan ada perubahan nyata. Kredit macet harus turun, keuntungan harus naik,” tandasnya.
Sementara itu, Dewan Komisaris Utama PT SF, Muhammad Isra’i, mengakui bahwa meskipun terjadi pertumbuhan hasil usaha dibandingkan tahun sebelumnya, kinerja perusahaan sepanjang 2025 belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional, kebijakan keuangan, serta keterbatasan anggaran pembangunan daerah.
Ia menyebut periode ini sebagai fase transisi penting dalam estafet kepemimpinan yang harus dikelola secara akuntabel demi perbaikan berkelanjutan.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT SF, Iva Nuril Solihani, menjelaskan bahwa penyusunan rencana bisnis perusahaan dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan tantangan serta kondisi ekonomi yang berkembang.
Ia ungkapkan, dalam rencana bisnis sebelumnya perusahaan menargetkan pendapatan hingga Rp12 miliar lebih, dengan asumsi adanya pengembalian dana dividen sekitar Rp2,3 miliar yang direncanakan untuk memperkuat perputaran modal perusahaan.
Namun dalam perjalanannya, pengembalian dana tersebut tidak terealisasi sehingga berdampak langsung terhadap arus kas perusahaan.
“Dalam perencanaan kas kami menargetkan sekitar Rp6 miliar lebih, namun realisasinya Rp5,4 miliar dan itu harus disiapkan untuk pembayaran dividen. Di sisi lain, kami juga harus menjaga kas untuk kebutuhan operasional,” jelasnya. (GL)
