GledekNews-Lotim. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Lombok Timur menuding kalau bantuan sumur bor yang diberikan kepada masyarakat kerap kali dijadikan sebagai ajang politik dalam Pilkades.
Demikian ditegaskan Kepala Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Lombok Timur, Makrifatullah kepada wartawan di sela-sela menghadiri kegiatan reses di kantor Desa Suralaga kemarin.
“Bantuan sumur bor seringkali dijadikan ajang politik di desa terutama saat Pilkades sehingga ini tentunya sangat disayangkan terjadi,” tegasnya.
Mantan Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur ini menjelaskan kalau seorang kades kalah dalam Pilkades kemudian estapet kepemimpinan dilanjutkan dengan kades yang menang, kemudian tentunya melakukan perombakan di pemerintahan desa maupun di Bumdes yang mengelola sumber air untuk masyarakat.
Maka sudah barang tentu yang dirugikan adalah masyarakat dari kebijakan tersebut, sehingga ini merupakan kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Melainkan hendaknya memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Kami minta agar bantuan sumur bor ini jangan dijadikan sebagai komoditas politik dalam ajang Pilkades,” pintanya.
