Gledeknews Lombok Timur – Gelombang kegelisahan terhadap tata kelola pariwisata di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kian memuncak.
Praktisi pariwisata sekaligus akademisi, Yogi Birrul Walid Sugandi, menyoroti dan menilai penunjukan Staf Khusus (Stafsus) tersebut tidak proporsional dan justru memperburuk citra kepala daerah, karena diisi oleh figur yang dinilai tidak memiliki kompetensi di bidang pariwisata.
“Stafsus pariwisata justru menakut-nakuti investor. Jangan tempatkan orang yang tidak memahami konsep pariwisata karena dampaknya akan menyeret Bupati ke jurang yang lebih dalam,” ujar Yogi kepada media, Selasa (20/1).
Lebih lanjut, Yogi mengungkap dugaan adanya praktik diskriminatif atau pola “belah bambu” dalam pengelolaan destinasi wisata yang didasarkan pada kepentingan politik praktis. Ia menyebut adanya narasi yang membenturkan masyarakat berdasarkan pilihan politik pada Pilkada lalu.
“Ada informasi pengelolaan destinasi dibatasi berdasarkan pilihan politik. Narasi ‘orang hijau’ atau bukan pendukung bupati sangat berbahaya dan berpotensi memecah belah masyarakat Lombok Timur yang selama ini hidup damai,” ungkapnya.
Yogi menambahkan, kemajuan pariwisata Lotim sejauh ini merupakan hasil kerja keras komunitas dan masyarakat lokal, bukan buah dari kebijakan pemerintah daerah.
“Pemerintah justru hadir dengan manipulasi, sabotase, hingga gaya premanisme meminta iuran. Dunia pariwisata Lotim sedang tidak baik-baik saja,” tegasnya.
Tak hanya Stafsus, Yogi melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim yang dinilainya gagal total dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata daerah.
Menurutnya, berbagai konflik yang mencuat di destinasi unggulan seperti Pantai Krakat, Taman Wisata Pusuk Sembalun, Ekas, Sunrise Land Lombok, kawasan Balai Mangrove, hingga Tetebatu menjadi cerminan nyata lemahnya Kepemimpinan Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata selama lima tahun terakhir.
Ia tegaskan, indikator kegagalan tersebut sudah sangat jelas sehingga Bupati Lotim tidak perlu lagi melakukan evaluasi yang berlarut-larut. Yogi bahkan secara tegas meminta agar Kadis Pariwisata segera dicopot dari jabatannya apabila tidak memiliki itikad mengundurkan diri.
“Bupati tidak perlu berpikir panjang untuk mencopotnya. Tidak perlu evaluasi bertele-tele karena indikator kegagalannya sudah sangat terang benderang. Bukannya merangkul masyarakat, yang terjadi justru benturan di berbagai destinasi,” tegas Yogi kepada media,
Yogi juga menyoroti lemahnya kapasitas administratif Dispar Lotim khususnya terkait ketersediaan data dasar pariwisata. Ia menyebut, hingga kini dinas tersebut tidak mampu menyajikan data jumlah kunjungan wisatawan, serapan tenaga kerja, maupun jumlah daya tarik wisata rintisan yang ada di daerah.
“Dinas Pariwisata tidak bisa menjawab berapa jumlah kunjungan wisatawan, tidak punya data tenaga kerja, bahkan tidak tahu jumlah destinasi rintisan. Ini bentuk kegagalan administratif yang fatal,” ujarnya.
Salah satu poin paling krusial yang disorot Yogi adalah kebijakan penarikan tiket di ruang publik atau rest area, seperti yang terjadi di kawasan Pusuk Sembalun. Ia menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem Online Single Submission (OSS) maupun klasifikasi usaha pariwisata yang sah.
“Saya belum pernah melihat di mana pun rest area ditarik tiket masuk. Ruang publik adalah hak masyarakat. Ini kebablasan dan berpotensi menjadi praktik pungutan liar yang dibungkus narasi regulasi,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim HM. Juaini Taofik, dalam dialognya dengan massa aksi, memastikan seluruh hasil dialog dan aspirasi massa aksi akan disampaikan kepada Bupati Lombok Timur.
Selain itu, ditegaskan terkait pencopotan Kepala Dinas Pariwisata dan staf khusus pariwisata, tentu pemerintah daerah akan melakukan evaluasi apabila ditemukan adanya kesalahan.
“Kami telah mendengar tuntutan tersebut. Jika memang terdapat kesalahan dalam pelaksanaan tugas, tentu akan dilakukan evaluasi,” tandasnya.(GL)
