Gledeknews, Lombok Timur – Ratusan nelayan dari Tanjung Luar, Ketapang Raya hingga Pulau Maringkik bersama dengan Serikat Masyarakat Selatan (SMS) aksi demo, Selasa (19/5), di SPBN Tanjung Luar, Kecamatan Keruak Lombok Timur
Aksi demo bukan tanpa sebab. Kelangkaan BBM subsidi, khususnya solar, yang terus berulang dinilai bukan lagi sekadar persoalan distribusi, tetapi diduga kuat ada praktik “permainan” yang merugikan nelayan kecil.
Dalam orasinya, Ketua SMS, Sayadi, secara terbuka melontarkan tudingan keras dan menduga adanya keterlibatan oknum di tubuh Pertamina dan syahbandar yang membuat nelayan kesulitan mendapatkan haknya.
“Kami duga ada permainan ini. Nelayan sangat sulit mendapatkan BBM untuk melaut,” tegasnya.
Sedangkan, Nanang, salah satu nelayan asal Pulau Maringkik, mengaku harus merogoh kocek hingga Rp300 ribu hanya untuk mendapatkan rekomendasi pembelian BBM.
“Setiap beli, saya harus bayar Rp300 ribu supaya bisa dapat rekomendasi,” ungkapnya.
Jika benar, praktik ini bukan sekadar pungutan liar, tetapi indikasi kuat adanya rantai distribusi yang tidak transparan dan ujungnya menekan nelayan di level paling bawah.
Dalam aksi tersebut, massa membawa tujuh tuntutan. Mulai dari pemenuhan kuota BBM sesuai hak nelayan, jaminan pasokan saat musim tangkap, hingga desakan memberantas mafia BBM dan praktik serupa di lingkaran syahbandar.
Mereka juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan Pertamina di tingkat wilayah NTB, yang dianggap gagal menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Sementara itu, PT Energi Selaparang sebagai pengelola SPBN Tanjung Luar mencoba meredam situasi. Direktur Utama, Joyo Supeno, menyatakan pihaknya telah bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan mengajukan penambahan kuota ke Pertamina.
“Kami memahami keresahan nelayan. Permintaan penambahan kuota sudah kami ajukan, sekarang tinggal menunggu jawaban,” ujarnya.
Namun, penjelasan tersebut belum cukup menjawab akar persoalan. Joyo sendiri mengakui bahwa lonjakan kebutuhan solar pada musim tangkap Mei hingga Agustus menjadi tekanan utama. Kapal-kapal besar sangat bergantung pada solar, sementara pasokan tidak sebanding dengan kebutuhan.
Persoalan yang sesungguhnya adalah ketika kebutuhan meningkat, sistem distribusi justru tidak adaptif. Ditambah lagi dengan dugaan praktik mafia, situasi menjadi semakin kompleks.
PT Energi Selaparang pun menyatakan dukungannya terhadap evaluasi internal di tubuh Pertamina. Bahkan, mereka secara terbuka mendorong penindakan tegas terhadap oknum yang bermain.
“Kami mendorong evaluasi tuntas, termasuk penindakan terhadap oknum. Prosedur juga harus dipermudah,” tegasnya.(GL)
