Gledeknews, Lombok Timur – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur (Lotim) menuai sorotan publik. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan kekhawatiran serius terkait kualitas, keamanan pangan, serta tata kelola distribusi makanan bagi siswa penerima manfaat.
Berbagai persoalan mencuat, mulai dari temuan makanan basi, susu kedelai yang mengental, hingga dugaan susu kedaluwarsa yang sempat dibagikan kepada siswa. Bahkan dibeberapa sekolah muncul laporan dugaan keracunan. Selain itu, perubahan rasa makanan dan keterlambatan distribusi menu MBG turut dikeluhkan pihak sekolah dan orang tua.
Sorotan terbaru, dimana menu MBG yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru tidak dikonsumsi siswa dan berakhir menjadi sampah. Informasi yang beredar, makanan tampak sebagain tidak dimakan, mengindikasikan rendahnya minat konsumsi siswa terhadap menu yang disajikan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebagian siswa enggan mengonsumsi makanan MBG karena dinilai tidak sesuai selera. Lebih dari itu, muncul dugaan makanan telah berubah rasa dan mengeluarkan bau tidak sedap. Kondisi ini memicu kekhawatiran orang tua terhadap keamanan pangan bagi anak-anak mereka.
Situasi tersebut menjadi ironi, mengingat MBG merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak bangsa. Di tingkat penerima manfaat, program ini sejatinya disambut dengan antusias. Namun, ketika makanan yang disajikan tidak layak konsumsi, manfaat program itu pun kehilangan makna substantif.
Indikasi kelalaian dalam pengelolaan MBG pun menguat, mulai dari perencanaan menu, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Padahal, MBG bukan sekadar pembagian makanan, melainkan kebijakan strategis negara yang menuntut standar tinggi. Ketika makanan berakhir sebagai limbah, bukan hanya anggaran negara yang terbuang, tetapi juga muncul ancaman serius terhadap kesehatan peserta didik.
Akademisi dan pengamat kebijakan publik, Dr. Muhammad Saleh, bersama akademisi pendidikan Dr. Karomi, mempertanyakan mekanisme penentuan lokasi dapur MBG. Menurut mereka, jika program benar-benar berorientasi pada penerima manfaat, dapur seharusnya berada sedekat mungkin dengan sekolah guna menjaga kualitas makanan.
“Kalau kriterianya penerima manfaat, mestinya yang paling dekat. Jangan sampai justru ditentukan oleh siapa yang memiliki modal paling besar,” katanya
Keduanya juga menyoroti ketidakjelasan leading sector program MBG di daerah. “Tidak jelas siapa penanggung jawab utama apakah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, atau Dinas Pendidikan. Konsep pengelolaannya gamang, transparansi lemah, pengawasan juga lemah. Maka wajar jika muncul kasus makanan basi hingga dugaan keracunan,” ujarnya.
Sorotan berbeda disampaikan sejumlah aktivis, di antaranya Ketua GP Ansor Lotim M. Sholihin, Pembina Rinjani Foundation Zainul Muttaqin, serta Ketua SMS Lotim Sayadi. Mereka menilai MBG tidak hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga seharusnya membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Program ini sangat baik, tapi kami menyayangkan jika dalam praktiknya hanya dinikmati segelintir pihak. Tidak heran jika pelaku UMKM mengeluh karena tidak merasakan dampak ekonomi dari program ini,” kata mereka.
Mereka menuding sejumlah dapur MBG dikuasai pemodal besar yang merangkap sebagai mitra sekaligus pemasok bahan pangan. Pola tersebut dinilai bertentangan dengan semangat program yang seharusnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.
Bahkan, muncul dugaan praktik kongkalikong antara penguasa dan pengusaha dalam pelaksanaan MBG di daerah. “Jika pola seperti ini terus dibiarkan, sulit berharap masyarakat bisa menikmati manfaat Program MBG secara adil dan merata,” tegas mereka. (GL)
