Gledeknews, Lombok Timur – Para Pegawai dan tenaga kesehatan (Nakes) di Puskesmas Belanting Kecamatan Sambelia Lombok Timur kecewa dengan sikap kepala tata usaha (KTU).
Bagaimana tidak, berdasarkan informasi yang dihimpun media ini dari sejumlah sumber, oknum KTU itu diduga endapkan uang ratusan juta bersumber dari klaim BPJS untuk pembayaran Kapitasi.
Selain itu, oknum KTU tersebut juga banyak diduga melakukan mar Up anggaran belanja operasional Puskesmas. Pasalnya semua kebutuhan di Puskesmas itu dilakukan pembelanjaan secara sendiri tanpa melibatkan yang lain.
“Uang Kapitasi dari BPJS di endapkan oleh KTU, katanya dia mau kasi nanti di bulan puasa, kalau belanja untuk kelengkapan di puskesmas juga belanja sendiri. Kami menduga ini ada yang dak beres,” ungkap sejumlah pegawai dan perawat yang enggan sebut namanya, Jumat (13/2).
Lebih jauh dijelaskannya, ratusan uang yang diterima oleh pihak Puskesmas dari pihak PBJS untuk pembayaran Kapitasi, akan tetapi dana yang dikeluarkan oleh oknum KTU tersebut hanya puluhan juta.
Alasnya akan di keluarkan nanti setelah bulan puasa. Padahal uang itu, seharusnya dikeluarkan untuk pembayaran Nakes dan pegawai sesuai dengan aturan yang ada.
“BPJS ngirim 120 juta untuk kapitasi, tapi yan dia bagi cuman 30 juta. Sisanya besok selesai puasa katanya dia bagi lagi,” terangnya.
Untuk itu, pihak meminta oknum KTU untuk segara mencairkan dana Kapitasi, karena uang tersebut hak semua yang sudah bekerja di Puskesmas. Bahkan, pihak pegawai dan Nakes mendesak oknum tersebut untuk segera di pindah dari Puskemas.
“Segera dicairkan dan kami minta di geser saja dari puskesmas ini,” tegasnya.
Sementara itu, KTU Puskesmas Belanting Juliana, Amd. Keb, saat di konfirmasi membantah dan melempar agar konfirmasi ke Bendahara dan Kepala Puskesmas Belanting.
“Kalau saya ditanya benar atau tidak, pasti saya membela diri, untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi ke Kapus dan bendahara,” katanya singkat.
Sementara itu, Baiq Rohayati,S. Kep, Ners Kepala Puskesmas Belanting, uang yang tersisa itu masih disimpan sambil pihaknya menunggu kejelasan dari Dinas kesehatan untuk tidaklanjutnya seperti apa. Karena Dinas Kesehatan masih koordinasi dengan Inspektorat.
“Jangan sampai nanti kami sudah bagi, setelah itu kami disuruh kembalikan oleh inspektorat. Itu kami tidak mau,” tandasnya.(GL)
