Gledeknews, Lombok Timur – Maraknya permasalahan harga pupuk tinggi dan langka. Hal tersebut berdasarkan hasil polling yang dilakukan HKTI se-Indonesia, dengan permasalahan pupuk 60 persen disebabkan ulah pengecer.
Demikian diungkapkan H Muallani, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lombok Timur (Lotim), dihadapan awak media pada Senin (27/1).
“Hasil diskusi HKTI se-Indonesia, dari polling yang dilakukan 60 persen masalah pupuk disebabkan ulah pengecer,” ungkap H. Maulani yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lotim.
Dikatakannya, persoalan ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Terutama dalam hal ini dinas Pertanian untuk melakukan pengawasan ketat terhadap para pengecer nakal.
“Bila perlu pemerintah membuka lowongan bagi masyarakat yang mau menjadi pengecer,” katanya, seraya mengatakan keberadaan pengecer perlu di evaluasi.
“Mari kita buka lebar-lebar bagi masyarakat untuk menjadi pengecer. Makin banyak pengecer petani makin mudah dapatkan pupuk,” sambungnya.
Meski demikian, H. Muallani juga tak menampik, apa yang yang menjadi informasi di sejumlah media, terkait permasalahan pupuk yang terjadi di Lotim bermasalah soal kelangkaan dan harganya pupuk bersubsidi diatas ketentuan.
“Memang benar apa yang ditulis di media kalau harga pupuk mahal melebihi HET, dan langka,” jelasnya, seraya meninta pemerintah turun lapangan melakukan pengecekan
Bahkan Muallani, dirinya menemukan ada pengecer menjual pupuk diatas HET, capai Rp 600 ribu perkwintal, dan ini pupuk bersubsidi.
“Kalau pupuk non subsidi tidak masalah mau dijual berapa, tetapi ini pupuk bersubdisi,” ucapnya, seraya menyebut kalau pengecer tidak peduli yang di jual itu bersubsidi atau non subsidi yang penting mereka untung.
“Kalau pengecer yang istiqomah, tidak akan menjual pupuk milik petani yang ada di RDKK mereka,” imbuhnya dan katakan karena tidak semua petani membutuhkan pupuk secara serentak.
Karena itu, dirinya tidak bisa menyalahkan masyarakat mengeluhkan terkait tingginya harga pupuk. “karena keterpaksaan petani membeli, karena kebutuhan tanamannya, hal inilah yang mesti diawasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya dorong pemerintah menyebar distributor ke setiap kecamatan dan desa. Hal ini sebagai salah satu langkah memotong mata rantai masalah pupuk ini.
“Pendistribusian jangan langsung ke pengecer, akan tetapi ke kelompok tani saja,” tandasnya.(GL)
