GledekNews-Lotim. Ketua Serikat Masyarakat Selatan (SMS), Sayadi angkat bicara soal adanya kebijakan Bupati Lotim, H.M.Sukiman Azmy yang akan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai supplier dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dengan dimulai dari 20 BUMDes dari 21 kecamatan di Lotim, apalagi 20 BUMDES mendapatkan kucuran dana masing-masing sebesar Rp 50 juta.
Sayadi mengatakan kalau kebijakan itu merupakan kebijakan yang didasarkan emosi, bukan karena mengacu pada ketentuan yang sudah ada. Sehingga ini tentunya akan menjadi permasalahan kedepannya kalau pemerintah daerah jadi menggunakan 20 BUMDes menjadi supplier BPNT.
Sementara pada satu sisi jumlah BUMDes di Lotim sangat banyak, maka ini tentunya akan menjadi kecemburian sosial nantinya.
“Kami melihat kalau kebijakan ini didasarkan pada emosi,bukan didasarkan atas kajian yang mendalam dilakukan Bupati,” tegasnya.
Selain itu, kata Sayadi menduga ada indikasi ujung-ujungnya mengarah ke salah satu oknum supplier yang akan mengerjakan pengadaan barang BPNT tersebut.
“Kami menduga ada oknum supplier yang akan pasang badan dibelakang BUMDes untuk memodali dan mudah-mudahan dugaan saya tidak benar,” ujarnya.
Lebih jauh Ketua SMS meminta kepada Bupati untuk mempertimbangkan kebijakan tersebut,begitu juga mengenai anggaran yang besarannya Rp 1 Milyar untuk BUMDes tersebut diambilkan dari anggaran mana sehingga menjadi jelas.
“Anggaran yang jumlahnya Rp 1 Milyar itu sumbernya darimana, tapi yang jelas kalau kebijakan ini tetap dilaksanakan akan menimbulkan polemik nantinya,” tandasnya. (Jal).
