Gledeknews, Lombok Timur – Ketidakpastian terkiat regulasi dan tata kelola dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memicu ketegangan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG (SPPG) atau pemilik dapur MBG.
Salah sorotan datang dari Asosiasi Mitra BGN secara terbuka melayangkan kritik keras terhadap pola komunikasi dan kebijakan BGN yang dinilai tidak berpihak pada kemitraan yang setara.
Bahkan, Asosiasi tersebut mengancam akan melakukan aksi mogok massal berupa penyegelan (Gembok-red) dapur MBG secara nasional pada 17 Agustus mendatang jika tidak ada kepastian yang konkret.
Ketua Umum Forum Asosiasi Mitra BGN, Sawaludin, sampaikan kekecewaannya terhadap sikap BGN yang dinilai tidak menempatkan mitra sebagai bagian strategis dalam pelaksanaan program.
“Kami meminta kepada Komisi IX DPR RI supaya BGN duduk sejajar dengan kami untuk membicarakan setiap kebijakan. Posisi kita ini adalah kemitraan yang setara,” ujar Bang Aweng sapaan akrabnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/7).
Ia menegaskan, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan investasi yang telah dibangun para mitra di daerah. Tanpa dukungan tersebut, pihaknya meragukan kemampuan BGN menjalankan program secara mandiri.
“Apa iya BGN mampu melaksanakan program ini tanpa fasilitas dari mitra? Apakah sanggup membangun ratusan ribu dapur dalam waktu singkat? Ini harus dipikirkan,” tegasnya.
Ia juga soroti dan kritik diarahkan pada dinamika internal BGN, termasuk pergantian kepemimpinan yang dinilai berdampak pada ketidakpastian kebijakan. Karena itu, Asosiasi mendesak agar BGN tetap berpegang pada regulasi yang ada, khususnya Peraturan Presiden Nomor 115 tentang tata kelola program MBG.
Menurutnya, perubahan kebijakan yang terjadi setiap pergantian pimpinan berpotensi merugikan para mitra yang telah menanamkan investasi di lapangan.
“Jangan karena ada pimpinan baru, lalu kebijakan lama dianggap salah semua dan menabrak aturan yang sudah ada. Ini menyangkut kepastian hukum bagi kami,” ujarnya.
Aweng juga menegaskan bahwa persoalan internal atau dugaan pelanggaran oleh oknum di tubuh BGN tidak seharusnya berdampak pada hubungan kerja sama yang telah terjalin secara profesional dengan para mitra.
“Kalau ada oknum yang bermasalah, jangan kami yang jadi korban. Kami ini mitra resmi yang bekerja berdasarkan aturan,” katanya.
Sebagai bentuk protes, Forum Asosiasi Mitra BGN di seluruh Indonesia telah menyepakati langkah tegas. Jika hingga pertengahan Agustus tidak ada kejelasan dan komitmen perbaikan tata kelola, operasional dapur MBG akan dihentikan secara serentak.
“Jika sampai 17 Agustus tidak ada penyelesaian, kami akan melakukan aksi gembok dapur secara nasional,” tandasnya.(GL)
