Gledeknews-Lombok Timur,Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan anggaran Delapan Miliar dana Bantalan untuk masyarakat terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Hal itu dilakukan, berdasarkan intruksi Pemerintah Pusat kepada semua Pemerintah Daerah untuk untuk menganggarkan dua persen dari anggaran yang ada di masing – masing Daerah tersebut.
Dari dua persen dana yang di instruksikan Pemerintah Pusat, Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy mengaku belum puas hanya dengan anggaran sebesar dua persen tersebut.
“Kita meminta TPAD untuk menambahkan menjadi 3 persen sehingga menjadi 8 Miliar,” ujar Bupati Sukiman Azmy, (19/09).
Dijelaskan Sukiman dana bantalan tersebut, tersebar di beberapa beberapa Dinas diantaranya, Dinas Sosial sebesar 2 Miliar, Dinas Koprasi dan UKM sebesar 2 Miliar, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan dan Kelautan.
Meski penganggaran dana tersebut berpengaruh terhadap program di Dinas-dinas yang ada, Numun Sukiman menyatakan tidak akan mempengaruhi dana belanja pegawai.
Masih kata Sukiman, Selain kucuran dana dari pemerintah pusat melalui pos, Pemda Lombok Timur juga menyiapkan 4000 paket sembako dengan nilai 50 ribu perpaketnya yang akan disebar melalui Kecamatan dan Desa.
Selain itu, Pemda Lotim melalui Dinas Koprasi dan UKM dengan anggaran 2 Miliar akan memberikan suntikan modal kepada UMKM. Agar tepat sasaran UMKM penerima terlebih dahulu akan di verifikasi terlebih dahulu oleh tim yang telah dibentuk.
“2 Miliar itu kalau rata-rata 1 kube mendapatkan masing-masing 25 juta maka ada 80 Kube yang dapat. jika banyak kube yang perlu difasilitasi tentu indeksnya kita kurangi menjadi 15 juta. kalau lebih banyak lagi ya kita turunkan 10 juta,” terang Sukiman
Pada sektor transportasi, melalui dinas Perhubungan Pemda Lotim mengalokasikan dana Rp 1 miliar untuk para sopir angkutan umum dan ojek dalam bentuk uang tunai.
Lebih jauh, Sukiman menjelaskan, Dinas perdagangan mengalokasikan Rp 1 Miliar untuk subsidi harga pada oprasi pasar yang akan digelar.
Agar sasaran tercapai, Sukiman berharap Pemerintah Desa dan Kecamatan mengurus secepatnya pelaksanaan bantuan tersebut tanpa ada kepentingan kekeluargaan maupun kepentingan politik.
Ia juga menghimbau masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan agar dengan ihlas memberikan bantuan tersebut kepada yang benar-benar membetuhkan.
“Masih banyak masyarakat kita tidak mendapat BLT yang mestinya dia yang dapat, namun karena kepentingan politik, kepentingan keluarga akhirnya dikorbankan oleh orang yang seharusnya yang mendapat itu, diganti dengan family dan kepentingan, Kita Zalim kalau melakukan ituitu,” tandas Sukiman.(GL)
