Gledeknews, Lombok Timur – Pihak PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selong kembali menuai sorotan tajam setelah menyampaikan surat pemberitahuan lelang ulang untuk ketiga kalinya kepada salah satu nasabahnya, padahal status sengketa aset tersebut masih dalam proses di pengadilan dan objek jaminan dinilai tidak memenuhi syarat hukum untuk dilelang.
Dalam surat bernomor B. (12/KC-XI/ADK/11/2026 bertanggal 12 November 2026 ditujukan kepada salah seorang nasabah yang berinisial F, warga Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur.
Surat tersebut merujuk pada penetapan jadwal dari KPKNL Mataram Nomor JL-1216/2/KNL.1403/2026 tanggal 11 November 2026, yang menjadwalkan lelang ulang sebidang tanah ladang seluas 2.468 meter persegi yang berlokasi di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara itu direncanakan dilelang melalui situs lelang.go.id pada Rabu, 25 November 2026 pukul 10.00 WIB.
Atas hal tersebut, penasihat hukum nasabah, H. Hulain, S.H.,M.H menegaskan rencana lelang tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Menurutnya, syarat mutlak untuk melaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan adalah adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
“Faktanya, objek jaminan milik klien kami tidak pernah diadakan pengikatan hak tanggungan, sehingga tidak memiliki Sertifikat Hak Tanggungan. tanpa dokumen tersebut, tidak ada dasar hukum yang sah untuk melaksanakan lelang. Eksekusi lelang yang dipaksakan ini bertentangan dengan undang-undang,” ujar H. Hulain saat dihubungi awak media, Selasa (17/11).
Selain itu, H. Hulain juga menyatakan, bahwa pihak BRI Cabang Selong dan KPKLN Mataram benar-benar menghangkangi hukum dan tidak taat hukum, hal itu dapat dicermati dari Surat Pemberitahuan Lelang Ulang yang dikirim oleh pihak BRI Cabang Selong kepada Kliennya dengan menyampaikan “dengan ini kami beritahukan bahwa akan dilaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan atas agunan…..”.
Atas pernyataan pihak BRI Cabang Selong ini tentu dengan secara lantang dan berani melabrak dan menghangkangi Undang-Undang, karena obyek jaminan hanya bisa dilelang dengan syarat harus memiliki “Sertifikat Hak Tanggungan” sementara dalam suratnya akan melaksanakan lelang hak tanggungan atas agunan milik Klien kami yang jelas-jelas tidak mempunyai “Sertifikat Hak Tanggungan” sebagai salah satu syarat mutlak untuk melaksanakan lelang.
Ia juga menyoroti dugaan pola tekanan psikis dan intimidasi yang diduga kerap dilakukan pihak BRI Cabang Selong terhadap nasabahnya, seperti mendatangi rumah nasabah pada malam hari secara bergerombol serta menyampaikan surat lelang berulang-ulang padahal belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Jika pola seperti ini terus dibiarkan, saya yakin dalam 2 hingga 5 tahun ke depan jumlah nasabah BRI Cabang Selong akan turun drastis. Masyarakat tidak akan merasa aman berurusan dengan bank milik negara yang seharusnya melayani, namun justru menakut-nakuti nasabahnya,” tegasnya.
Pihak penasihat hukum juga menyatakan tidak akan tinggal diam. Mereka berencana melaporkan persoalan ini kepada Presiden Republik Indonesia, Pimpinan BRI Pusat, OJK Pusat dan Perwakilan NTB serta Komisi III DPR RI agar masalah ini ditangani secara menyeluruh.
“Seluruh masyarakat Indonesia berhak mengetahui kelakuan dan manajemen intimidatif yang diterapkan di BRI Cabang Selong ini. Kami juga meminta BRI Cabang Selong dan KPKNL Mataram segera membatalkan rencana lelang tanggal 25 November 2026 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BRI Cabang Selong belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan maupun klarifikasi terkait keberatan penasihat hukum nasabah tersebut. Media ini masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari pihak BRI guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.(*)







