Gledeknews, Lombok Timur – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur mulai memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas usaha tambang pasir atau galian C. Salah satu langkah yang dilakukan adalah turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah lokasi usaha pertambangan, Rabu (11/11).
Kegiatan tersebut bertujuan mendorong para pelaku usaha agar lebih tertib dalam memenuhi ketentuan perizinan berusaha, sekaligus memastikan aktivitas usaha berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Kepala DPMPTSP Lombok Timur, Sosiawan Putraji, mengatakan monitoring lapangan tidak semata-mata dilakukan untuk memantau aktivitas usaha, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha terkait mekanisme serta tata cara pengurusan perizinan.
Menurutnya, meskipun kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan galian C bukan berada di tingkat kabupaten, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan memfasilitasi pelaku usaha agar memenuhi seluruh kewajiban perizinannya.
“Kami turun ke lapangan untuk menyampaikan kepada pelaku usaha agar tertib perizinan berusaha. Kami juga berdiskusi mengenai tata cara mengurus izin usaha,” jelas Sosiawan.
Selain persoalan legalitas perizinan, DPMPTSP juga mengingatkan para pelaku usaha agar memperhatikan standar operasional kegiatan pertambangan, memenuhi kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal, serta tidak mengabaikan aspek perlindungan dan kelestarian lingkungan di sekitar lokasi penambangan.
Sebagai bentuk peningkatan kemudahan pelayanan, DPMPTSP Lombok Timur juga berencana membuka gerai konsultasi perizinan usaha pertambangan galian C di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Melalui fasilitas tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh informasi dan pendampingan secara lebih mudah terkait persyaratan maupun tahapan pengurusan izin.
Tidak hanya itu, DPMPTSP Lombok Timur juga akan memfasilitasi dan mengoordinasikan konsultasi perizinan dengan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengingat kewenangan penerbitan izin pertambangan tersebut berada di tingkat provinsi.
Langkah ini diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi mampu mendorong seluruh pelaku usaha tambang pasir di Lombok Timur untuk menjalankan aktivitas pertambangan secara legal, tertib administrasi, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Pemkab Lombok Timur berharap aktivitas pertambangan galian C dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Namun, manfaat ekonomi tersebut harus tetap berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta perlindungan lingkungan hidup.(*)
