Gledeknews, Lombok Timur – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang menempatkan satu pejabat pada dua posisi strategis sekaligus menuai sorotan. Pemuda NWDI Kabupaten Lombok Timur menilai rangkap jabatan Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berpotensi menabrak prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ketua Pemuda NWDI Lombok Timur, Muhammad Mahsar, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sekadar sebagai kewenangan administratif kepala daerah, melainkan harus diuji dari sisi akuntabilitas dan potensi konflik kepentingan.
“Kami menghormati kewenangan kepala daerah dalam menunjuk pejabat Plt Kadis PUPR. Namun, rangkap jabatan pada posisi yang berkaitan erat dengan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur harus dikaji secara objektif agar tidak menimbulkan keraguan publik terhadap independensi birokrasi,” tegas Mahsar.
Menurutnya, keberadaan UKPBJ sebagai unit strategis dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak dapat dipisahkan dari peran Dinas PUPR yang memiliki porsi belanja konstruksi cukup besar. Dalam konteks tersebut, pemisahan fungsi menjadi penting guna menjaga prinsip check and balance dalam birokrasi.
Mahsar juga menekankan pentingnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Regulasi tersebut mewajibkan setiap keputusan dan tindakan pejabat publik mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, hingga larangan penyalahgunaan wewenang.
“Jika dua fungsi ini berada dalam satu kendali, potensi konflik kepentingan tidak bisa diabaikan. Ini menyangkut integritas proses pengadaan dan pelaksanaan proyek,” ujarnya.
Lebih jauh, Pemuda NWDI mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait dasar penunjukan tersebut. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terutama dalam sektor yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran daerah.
Selain itu, mereka juga meminta kejelasan mekanisme pengawasan yang diterapkan selama pejabat bersangkutan menjalankan dua jabatan strategis tersebut.
Mahsar menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari kontrol sosial dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor yang benar.
“Ini bukan sekadar kritik, tetapi bentuk tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari masyarakat. Dalam waktu dekat kami akan menggelar hearing dan aksi nyata di depan Kantor Bupati Lombok Timur serta Dinas PUPR,” tegasnya.(GL)
