Gledeknews, Lombok Timur – Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman, melontarkan kritik tajam terhadap proses perencanaan pembangunan infrastruktur di daerah. Baik mulai dari proyek rumah sakit hingga jalan hotmix yang dibiayai melalui APBD maupun anggaran tahun jamak.
Ia menilai, akar persoalan dari berbagai ketidaktepatan pembangunan selama ini terletak pada lemahnya sistem pendataan di hampir seluruh sektor, baik infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan hingga sosial.
“Masalah utama kita di Lotim ini adalah lemah dalam pendataan. Karena data lemah, maka perencanaan kita juga ikut lemah,” tegasnya, Rabu (17/6) kemarin.
Menurutnya, selama ini perencanaan pembangunan cenderung tidak berbasis data yang akurat, melainkan lebih didominasi oleh keinginan subjektif berbagai pihak. Padahal, kata dia, penentuan prioritas pembangunan seharusnya mempertimbangkan aspek kebutuhan riil masyarakat, tingkat aksesibilitas, serta dampak ekonomi yang dihasilkan.
“Kalau ada sepuluh ruas jalan yang rusak, harus dilihat mana yang paling banyak digunakan masyarakat dan paling besar dampak ekonominya. Jangan sampai yang dilalui sedikit orang justru diprioritaskan,” ujarnya.
Hasan Rahman juga soroti pembangunan infrastruktur kesehatan yang dinilai belum optimal. Ia menyebut, sejumlah fasilitas seperti puskesmas dan rumah sakit dibangun tanpa perencanaan matang terkait akses dan keterhubungan layanan, sehingga tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kita membangun, tapi tidak melihat bagaimana aksesnya, bagaimana keterkaitannya dengan fasilitas kesehatan lain. Akibatnya banyak yang tidak berjalan sesuai harapan, bahkan ada yang terkesan mangkrak,” katanya.
Ia menyinggung kondisi pelayanan kesehatan di daerah yang masih jauh dari standar ideal, bahkan memicu munculnya berbagai keluhan masyarakat, termasuk kasus penanganan pasien yang sempat mencuat di wilayah Keruak.
Sebagai perbandingan, ia menilai daerah lain seperti Bali mampu mengelola puskesmas secara lebih mandiri melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga pelayanan menjadi lebih optimal, bersih, dan profesional.
“Di Bali, puskesmasnya bisa hidup mandiri, pelayanannya bagus. Sementara kita, rumah sakit saja belum tertata dengan baik,” kritiknya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar Pemda tidak asal membangun tanpa perencanaan berbasis kebutuhan. Karena setiap pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan data yang komprehensif dan objektif agar tidak memicu konflik kepentingan dalam penentuan prioritas pembangunan.
“Kalau datanya jelas, masyarakat juga akan paham. Tidak akan saling klaim jalan mana yang paling rusak. Semua bisa dijelaskan secara objektif,” jelasnya.
Hasan Rahman menegaskan, pembenahan sistem pendataan harus menjadi langkah awal yang serius dilakukan pemerintah daerah. Tanpa data yang kuat, menurutnya, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan akan terus menghadapi persoalan yang sama.
“Intinya, kita harus mulai dari data yang komprehensif. Jangan berdasarkan keinginan pribadi, tapi berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan,” pungkasnya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Timur (Lotim), Achmad Dewanto Hadi, yang juga Plt. Dinas PUPR Lotim menilai, kritik yang disampaikan legislatif merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang positif dan menjadi masukan bagi pemerintah daerah.
“Fungsi pengawasan dari teman-teman dewan itu baik sebagai input bagi kami. Tetapi secara prosedur, kami sudah mengikuti tahapan dari awal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah setiap tahun secara rutin melakukan review kondisi jalan dan jembatan. Data tersebut menjadi syarat utama untuk mendapatkan alokasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui skema pendanaan yang tersedia.
“Setiap tahun kami update data jalan. Jadi sebenarnya dasar perencanaan itu ada, hanya mungkin komunikasi yang belum tersampaikan dengan baik,” jelasnya.(GL)
