Gledeknews, Lombok Timur – Ketimpangan sosial menjadi sorotan yang dinilai masih terjadi, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.Salah satu isu utama yang disuarakan adalah ketimpangan pengupahan antara guru dan karyawan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Massa menilai perbandingan tersebut menunjukkan belum adanya keadilan dalam sistem penghargaan terhadap profesi guru. Ketimpangan pengupahan tersebut tidak mencerminkan peran strategis guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sorotan itu ditegaskan oleh salah satu orator, Anisa Dewi dari Kohari HMI, Selasa (5/5). aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus Lombok Timur (Lotim) memanfaatkan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional.
“Kesejahteraan guru harus menjadi prioritas. Jangan sampai negeri ini kekurangan tenaga pendidik hanya karena profesi guru tidak dihargai, khususnya di Lombok Timur,” tegasnya.
Selain persoalan kesejahteraan, massa juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan yang dinilai masih memprihatinkan. Orator lainnya, Diati Hartini dari IMM, mengungkapkan masih banyak bangunan sekolah di Bumi Patuh Karya yang tidak layak digunakan untuk proses belajar-mengajar.
“Di Lotim masih banyak sekolah-sekolah yang tidak layak untuk dipakai,” ujarnya.
Ia pun mendesak para pemangku kebijakan agar tidak hanya berkoordinasi di atas meja, tetapi turun langsung melihat kondisi di lapangan.
“Para pejabat jangan hanya diam di kursi. Harus ada atensi nyata dengan turun langsung melihat kondisi sekolah,” tegasnya.
Massa aksi menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut harus segera ditangani secara serius. Mereka menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada program, tetapi juga pada kesejahteraan guru dan kelayakan fasilitas pendidikan yang memadai.
Aksi Cipayung plus di momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional, mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.(GL)
