Gledeknews, Jakarta – Kementerian Sosial RI menggelar audiensi bersama sejumlah kepala daerah di Jakarta, Selasa (28/4). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin didampingi Sekda HM. Juaini Taofik, menyampaikan tiga persoalan utama yang tengah dihadapi daerah kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Isu pertama yang disampaikan berkaitan dengan program Sekolah Rakyat. Bupati Haerul mengungkapkan bahwa program yang telah berjalan selama dua tahun di Lotim masih hadapi kendala, terutama terkait ketersediaan lahan dan fasilitas.
Bupati menjelaskan, saat ini sebanyak 100 siswa setara Sekolah Dasar (SD) masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek. Sementara itu, 125 siswa setara Sekolah Menengah Atas (SMA) juga masih menempati gedung eks Akper Sakra.
Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) sebelumnya telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, berdasarkan informasi terbaru, kebutuhan lahan meningkat menjadi 7 hektare.
“Kami tetap berkomitmen mendukung program ini, meskipun ada penyesuaian kebutuhan lahan,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan. Bupati sebutkan sekitar 130 ribu warga Lotim dinonaktifkan kepesertaannya. Padahal, pada tahun 2026 pemda telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya Rp80 miliar.
Jika jumlah peserta yang dinonaktifkan tersebut tidak diambil alih oleh pemerintah pusat, maka daerah harus menambah anggaran hingga Rp50 miliar, yang dinilai cukup membebani APBD.
“Meski pendapatan daerah meningkat, angka itu tetap sangat berat bagi kami,” tegasnya.
Sementara untuk program Bansos, Bupati memastikan penyalurannya di Lotim berjalan relatif aman dan tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan sejumlah arahan. Terkait Sekolah Rakyat, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sejak tahap perencanaan hingga pengawasan.
Sementara terkait BPJS Kesehatan, Mensos menjelaskan bahwa sekitar 70 ribu dari total peserta yang dinonaktifkan telah disesuaikan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Di sisi lain, sebanyak 72 ribu jiwa juga telah diaktifkan kembali sesuai kriteria yang layak menerima bantuan.
“Penonaktifan ini bagian dari penataan data agar bantuan tepat sasaran. Untuk yang tidak ditanggung pusat, daerah dapat mengambil alih. Namun, yang sudah ditanggung pusat tidak perlu lagi dibiayai daerah,” jelasnya.(GL)
