Gledeknews, Lombok Timur – Polemik pembangunan garasi dapur MBG di kawasan Lapangan Umum Tanjung Teros, Kecamatan Labuan Haji, Lombok Timur (Lotim) terus menjadi sorotan publik. Warga menilai pembangunan tersebut belum memiliki kejelasan, terutama terkait aspek perizinan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, pemilik Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Elmina Tanjung, Sabar, akhirnya angkat bicara. Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Selasa (22/4), ia menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengajukan izin sewa atas lahan yang digunakan.
“Kami sedang proses pengajuan izin sewa aset itu,” ujarnya.
Sabar mengungkapkan, lahan seluas 9 x 4,5 meter tersebut digunakan sebagai area parkir kendaraan dapur MBG. Ia menegaskan bahwa penggunaan lahan itu bersifat sementara dan tidak permanen.
“Parkir itu tidak permanen. Sebelumnya menggunakan terpal dan sekarang sudah dibersihkan,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa keberadaan area parkir tersebut tidak mengganggu aktivitas olahraga masyarakat di Lapangan Tanjung Teros. Menurutnya, masih terdapat ruang yang cukup luas di sekitar lapangan.
“Masih ada ruang luas. Pernah kejadian mobil kena bola, tapi tidak pernah dipersoalkan karena itu risiko di pinggir lapangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sabar mempertanyakan adanya protes yang hanya tertuju pada lahannya, sementara bangunan lain yang dinilai kurang tertata di sekitar lapangan tidak mendapat perhatian serupa.
“Kalau memang diminta bongkar oleh pihak aset, kami siap. Tapi harus semuanya ditertibkan, termasuk warung-warung di sekitar lapangan,” tegasnya.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kewajiban retribusi dengan membayar sewa lahan sebesar Rp25 ribu per meter, bahkan secara di muka. Namun hingga saat ini, kontrak sewa belum dapat diterbitkan karena belum adanya rekomendasi dari pihak kelurahan.
“Ada komplain dari komite, sehingga kelurahan belum mengeluarkan rekomendasi. Kami sudah mengurus prosesnya di bagian aset,” ungkapnya.
Sabar berharap polemik ini dapat diselesaikan melalui dialog terbuka dengan masyarakat dan pihak terkait.(GL)
