Gledeknews, Lombok Timur – Memanasnya situasi geopolitik global, khususnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, mulai dirasakan dampaknya hingga ke daerah. Ancaman penutupan Selat Hormuz menjadi salah satu pemicu potensi terganggunya distribusi energi dunia.
Imbasnya, kelangkaan gas LPG 3 kilogram mulai dirasakan masyarakat, termasuk di Lombok Timur (Lotim). Selain sulit didapat, harga gas melon di tingkat pengecer juga dilaporkan mengalami kenaikan, memicu kekhawatiran akan potensi kerentanan sosial.
Akademisi Ekonomi Universitas Hamzanwadi, Dr. Muhammad Ali, menegaskan bahwa posisi Indonesia saat ini cukup rentan karena masih bergantung pada impor energi.
“Kita ini bukan negara eksportir energi, tetapi importir. Padahal sumber daya alam kita sangat kaya. Persoalannya ada pada tata kelola yang perlu diperbaiki,” ujarnya, Senin (6/4).
Menurutnya, ketergantungan terhadap LPG menjadi persoalan serius. Namun di balik tekanan tersebut, terdapat peluang dari kenaikan harga komoditas lain seperti batu bara dan minyak sawit yang ikut terdongkrak akibat konflik global.
“Ketika LPG naik, komoditas lain juga ikut naik. Ini sebenarnya peluang, tergantung bagaimana kita mengelolanya,” katanya.
Khusus di Nusa Tenggara Barat, terutama Lombok Timur, peran pemerintah daerah dinilai sangat krusial dalam merespons situasi tersebut. Langkah cepat Pemda melalui komunikasi di media sosial dan grup WhatsApp disebut cukup proaktif dalam menjaga distribusi LPG.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kewenangan daerah dalam sektor energi sangat terbatas karena sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat dan lembaga terkait.
“Ini butuh koordinasi. Kalau tidak ditangani dengan baik, kelangkaan ini bisa memicu kerentanan sosial,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada dilema kebijakan antara menaikkan harga atau menjaga stabilitas demi menekan gejolak di masyarakat. Dalam kondisi kelangkaan, kenaikan harga dinilai sulit dihindari dan berpotensi mendorong inflasi.
“Kalau inflasi meningkat, dampaknya jelas ke kemiskinan dan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyinggung langkah Pemda Lombok Timur di bawah kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati HM. Edwin Hadiwijaya yang sebelumnya membuat kebijakan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk membantu masyarakat miskin.
Namun, kebijakan subsidi tersebut dinilai tidak bisa dilakukan secara berkelanjutan tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Pasti ada batasnya. Kalau subsidi terus diberikan, akan ada belanja lain yang dikorbankan. Ini yang harus dihitung secara matang,” katanya.
Selain itu, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dinilai sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Jika tekanan ekonomi meningkat, maka penerimaan daerah berpotensi ikut menurun.
Di tengah ketidakpastian global, Lombok Timur justru dinilai memiliki keunggulan karena basis masyarakatnya yang masih didominasi wilayah pedesaan. Ketergantungan terhadap LPG bisa ditekan dengan memanfaatkan energi alternatif yang tersedia di sekitar.
“Ini soal kebiasaan. Kita sudah terlalu nyaman dengan LPG, padahal ada alternatif lain yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah pusat untuk lebih serius mengembangkan kebijakan energi alternatif dan belajar dari negara lain dalam mengelola sumber daya energi secara strategis.
“Energi fosil pasti akan habis. Pemerintah harus mulai berpikir jangka panjang, tidak hanya bergantung pada minyak dan gas,” pungkasnya.(GL)
