Gledeknews, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mencatatkan kinerja fiskal yang melampaui target pada tahun anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat menghadiri Rapat Paripurna X DPRD dalam agenda penyampaian LKPJ Bupati 2025, Kamis (2/4).
Dalam forum yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD itu, Wabup mewakili Bupati memaparkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,43 triliun atau sebesar 101,21 persen dari target yang ditetapkan.
“Capaian ini didorong optimalisasi PAD serta efektivitas pengelolaan dana transfer sebagai penopang utama struktur APBD,” ujarnya di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Tak hanya dari sisi pendapatan, realisasi belanja daerah juga menunjukkan performa tinggi. Pada Perubahan APBD 2025, belanja terealisasi sebesar 98,45 persen dari total Rp3,45 triliun. Komposisi belanja masih didominasi belanja operasi, sementara belanja modal difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar.
Di tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029, Pemkab Lombok Timur mulai mengakselerasi delapan misi pembangunan bertajuk “Karya Cita” sebagai pijakan menuju visi Lotim SMART (Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan).
Transformasi digital juga menjadi salah satu kunci peningkatan kinerja daerah. Pemda meluncurkan inovasi sistem perpajakan berbasis digital melalui aplikasi SIPDAH dan PERIRI yang mendorong pembayaran non-tunai serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Di sektor makro, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur tahun 2025 tercatat sebesar 4,93 persen, melampaui target 4,60 persen. Indeks Inovasi Daerah pun melonjak hingga 117,48 persen dari target, menunjukkan dampak positif digitalisasi pelayanan publik.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai angka 72,35. Peningkatan ini ditopang oleh naiknya rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah masyarakat di seluruh kecamatan.
Dari sisi kesehatan, usia harapan hidup meningkat menjadi 72,29 tahun, seiring upaya penurunan stunting serta kematian ibu dan bayi. Akses air minum layak juga mencapai 86,99 persen.
Pemkab juga mencatat penurunan signifikan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari 38.262 unit pada 2019 menjadi 23.511 unit di tahun 2025. Sepanjang tahun ini, ratusan unit rumah telah ditangani melalui berbagai program intervensi.
Di sisi lain, angka kemiskinan terus menurun menjadi 13,53 persen. Program perlindungan sosial bahkan melampaui target dengan cakupan penerima manfaat mencapai 103,9 persen.
Meski demikian, Wabup mengakui masih terdapat sejumlah indikator yang belum optimal, seperti kepuasan layanan jalan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan strategi percepatan pembangunan melalui skema multi-years.
“Capaian ini adalah hasil kerja kolektif. Yang belum optimal akan menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan yang lebih progresif ke depan,” tandasnya.(GL)
