Gledeknews, Lombok Timur – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lombok Timur (Lotim) menilai kebijakan penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat miskin ekstrem merupakan langkah yang layak dilakukan, terutama di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat selama bulan Ramadan.
Ketua IMM Lotim, Yandis, mengatakan, kondisi cuaca yang buruk dalam beberapa waktu terakhir berdampak langsung pada aktivitas nelayan yang menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat pesisir di Lotim. Selama bulan puasa ini, banyak nelayan yang tidak dapat melaut sehingga penghasilan mereka menurun drastis.
“Bantuan sembako untuk masyarakat miskin ekstrem ini layak dilakukan mengingat selama bulan puasa cuaca sangat tidak bagus. Apalagi para nelayan selama bulan puasa ini banyak yang tidak bisa melaut, sementara mereka hidup dari hasil tangkapan ikan sehari-hari,” ungkapnya, Kamis (12/3).
IMM juga mendorong Lotim agar tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan sosial (Bansos), tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi para nelayan yang terdampak situasi cuaca.
Selain itu, IMM berharap program bansos tersebut tidak sekadar menjadi kebijakan politik, tetapi benar-benar dilandasi dengan kepedulian untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di daerah.
“IMM berharap bansos ini tidak hanya menjadi kebijakan politik, tetapi harus berbasis nurani agar upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang dimaksud pemerintah benar-benar terlaksana,” ujarnya.
Dalam hal penyaluran bantuan, IMM menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurut mereka, proses verifikasi dan validasi data penerima harus dilakukan secara akurat dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
IMM Lotim juga menyatakan komitmennya untuk turut mengawal jalannya program bantuan sosial tersebut. Bahkan mereka siap menerima aduan dari masyarakat apabila ditemukan ketidaktepatan penerima bantuan di lapangan.
“Kami siap menerima aduan dari masyarakat terkait penerima manfaat di lapangan. Jika ada laporan, kami akan melakukan investigasi berdasarkan kriteria dan spesifikasi kelayakan penerima bantuan, kemudian memvalidasinya secara faktual di lapangan,” tegasnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa niat baik pemerintah daerah dalam membantu masyarakat miskin ekstrem benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan.
IMM juga mengingatkan bahwa nilai bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah cukup besar. Karena itu, jika penyalurannya tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna, program tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
“Nilai bansos ini cukup besar. Kalau tidak tepat sasaran dan tepat guna, tentu berpotensi menjadi program mubazir,” pungkasnya.(GL)
