Gledeknews, Lombok Timur – Wakil Bupati Lombok Timur HM. Edwin Hadiwijaya menegaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi menu yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG kepada para penerima manfaat.
Wabup Lotim menjelaskan, berdasarkan surat keputusan (SK) yang mengatur tugas Satgas MBG, peran Pemda melalui satgas hanya sebatas melakukan pemantauan dan pengawasan tertentu, bukan menentukan atau mengubah menu makanan yang disiapkan oleh dapur MBG.
“Berdasarkan SK, tugas Satgas MBG di daerah hanya melakukan monitoring dan beberapa fungsi pendampingan. Pemda tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi menu, apalagi satgas,” tegasnya. Jumat (6/3).
Menurutnya, pengawasan yang bisa dilakukan oleh Satgas MBG lebih berkaitan dengan aspek lingkungan, seperti pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada SPPG. Sementara terkait kandungan gizi dan penyusunan menu sepenuhnya menjadi kewenangan pihak dapur yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menambahkan, Satgas lebih fokus melakukan sosialisasi kepada penerima manfaat, khususnya kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, agar program MBG benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Kita hanya bisa meng-cover melalui sosialisasi agar kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita benar-benar terlayani oleh dapur MBG,” ujarnya.
Namun terkait penentuan menu makanan, Satgas tidak memiliki ruang untuk melakukan intervensi karena setiap SPPG sudah memiliki ahli gizi dan sistem pengelolaan tersendiri berasal langsung dari BGN.
“Kita hanya bisa menghimbau dapur agar kelompok 3B tidak terlewatkan dalam pelaporan. Tapi kalau soal gizi, dapur sudah memiliki ahli gizinya dan itu langsung dari BGN,” jelasnya.
Menanggapi sorotan terkait adanya menu yang dinilai kurang layak dari sejumlah dapur MBG, ia menyebut hal tersebut tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, masih banyak dapur MBG yang menjalankan standar penyajian makanan dengan baik.
“Tidak semua dapur MBG menyajikan menu yang tidak layak dikonsumsi atau kurang dari sisi kecukupan gizi. Masih banyak dapur yang menjalankan sesuai ketentuan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa proses penyajian makanan di dapur MBG memiliki standar tersendiri, mulai dari proses memasak hingga pengemasan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Selain itu, dapur MBG juga harus menyiapkan menu yang berbeda sesuai dengan kelompok penerima, seperti menu khusus untuk kelompok 3B, porsi kecil, maupun porsi besar.
Ke depan, dengan semakin bertambahnya jumlah dapur MBG di Lombok Timur, ia berharap kualitas dan variasi menu yang disajikan juga semakin meningkat. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
“Dengan bertambahnya dapur MBG di Lombok Timur, kita berharap kualitas dan variasi menu juga semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan usia penerima manfaat. Karena dapur-dapur ini juga tetap terkontrol dari pusat,” pungkasnya.(GL)
